PR DEPOK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia mengutuk pengusiran paksa warga Palestina di Syeikh Jarrah, Yerussalem Timur, yang dilakukan Israel.
Presiden Jokowi juga mengutuk tindakan kekerasan Israel terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al Aqsa hingga menimbulkan jatuhnya 300-an lebih muslim/muslimat yang tengah i'tikat di masjid tersebut.
Penegasan itu disampaikan Presiden Jokowi lewat satu cuitan di akun Twitter pribadinya @jokowi pada Senin, 10 Mei 2021 silam.
"Pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerussalem Timur, dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al Aqsa tidak boleh diabaikan," ucap Jokowi.
Terkait pernyataan Jokowi itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) turut memberikan komentar.
Dalam siaran persnya, HNW mengingatkan pentingnya langkah konkret dari pemerintahan Jokowi terkait dukungan pada kemerdekaan Palestina.
"Yang terpenting dari pernyataan-pernyataan normatif tersebut adalah langkah konkret Pemerintah Indonesia. Apalagi yang kembali dilakukan Israel itu membuktikan diri mereka sebagai penjajah karenanya tidak menghadirkan kondisi yang lebih baik untuk Palestina dan perdamaian di kawasan," ucapnya.
"Bahkan, sesudah dilakukannya normalisasi dengan beberapa negara Arab," kata HNW sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi MPR.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan sejak zaman kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres), Jokowi telah mengutarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Bahkan, dilanjutkan dia, Jokowi menyerukan boikot produk Israel pada Konfrensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) yang diselengarakan di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.
Oleh demikian, HNW mengatakan Indonesia perlu melakukan lobby-lobby yang lebih konkret dengan dunia internasional, khususnya untuk memberikan sanksi kepada Israel yang kembali melakukan kejahatan kemanusiaan dan melanggar konvensi internasional soal Yerusallem Timur dan Masjid Al Aqsa.
"Agar perdamaian di kawasan serta pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka dapat diwujudkan, dan kejahatan terhadap Masjid Al Aqsa tidak terulang lagi. Indonesia harus berani menginisiasi pemberian sanksi internasional agar teror Israel dapat dihentikan dan tak terulang lagi," tutur HNW menjelaskan.
Menurut dia, Jokowi bisa menugaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk menggalang kebersamaan di DK PBB, OKI, dan Liga Arab.
Kebersamaan itu, dikatakan HNW, diperlukan agar pembelaan terhadap Palestina dan Masjid Al Aqsa serta pemberian sanksi terhadap Israel atas kejahatan kemanusiaan itu bisa dilakukan efekif.
Tetapi, HNW mengatakan bisa juga dilakukan secara ekonomi sebagaimana pernah disampaikan Jokowi dengan pemboikotan, atau dengan meninjau kembali hubungan diplomatik atau hubungan dagang dengan Israel.
“Memberi label produk Israel, sudah dilakukan oleh Uni Eropa dan dibolehkan oleh European Court of Justice (ECJ). Tujuannya adalah memberi informasi dan pilihan kepada masyarakat apabila mereka tidak setuju dan tidak mau membeli produk yang berasal dari wilayah pendudukan ilegal atau yang dijajah oleh Israel,” katanya menambahkan.***