PR DEPOK - Aktivis dakwah sekaligus influencer, Hilmi Firdausi baru-baru ini menyatakan sepakat dengan permintaan audit untuk dana sumbangan ke Palestina.
Namun persetujuan itu dengan syarat, dia meminta tak hanya sumbangan untuk Palestina saja, melainkan sumbangan bencana lain juga diaudit.
"Sy setuju semua bantuan kemanusiaan diaudit, tdk hanya utk Palestina, tp jg utk bantuan bencana lainnya yg berasal dr masyarakat.," kata Hilmi Firdausi seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @Hilmi28 pada Selasa, 25 Mei 2021.
Apalagi menurut Hilmi, dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bukan lagi perlu diaudit, tapi wajib untuk diaudit lebih jauh lagi.
Sembari menyindir, ia lantas menyatakan bahwa dana bansos Covid-19 juga wajib diaudit lantaran dinilai berpotensi merugikan negara.
Bahkan berdasarkan pernyataan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswesan, lanjut dia, kerugian tersebut berpotensi merugikan hingga ratusan triliun.
"APALAGI DANA BANTUAN YG BERASAL DARI APBN,WAJIB DIAUDIT LEBIH MENDALAM, TERMASUK BANSOS COVID 19 YG KATA PAK NB BERPOTENSI MERUGIKAN NEGARA RATUSAN T.," ucapnya dengan tegas.
Diketahui sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen menyampaikan permintaannya, agar dana sumbangan dari masyarakat Indonesia dilakukan audit.
Mengingat bahwa dana sumbangan yang dikumpulkan selain dari perorangan, bahkan lembaga berhasil mencapai nominal yang besar hingga ratusan miliar.
Dengan jumlah yang luar biasa itu, maka Nabil Haroen menyampaikan permintaan tersebut, sekaligus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas bantuan kemanusiaan.
Baca Juga: Galang Dana untuk Donasi ke Palestina, Emak-emak Jual Pakaian Bekas
Kemudian, dia juga menyatakan bahwa perlu ada juga pengawasan dari lembaga finansial dan filantropi internasional, agar donasi tersebut menjadi maksimal.
"Seyogianya Pemerintah Indonesia menetapkan regulasi dan sekaligus mekanisme distribusi dana untuk Palestina, dengan melibatkan pihak terkait semisal duta besar atau wakil otoritas Palestina di Jakarta," kata Nabil Haroen di Jakarta.***