PR DEPOK - Sebuah usul diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terkait pemilihan umum (Pemilu) yang akan digelar pada 2024 mendatang.
Ketua KPU Ilham Saputra, mengatakan bahwa usul yang diberikannya yakni agar Pemilu 2024 dipercepat, yang awalnya dijadwalkan 21 April 2024 menjadi 21 Februari 2024.
Pernyataan itu disampaikan Ilham saat memberi keterangan pada acara diskusi virtual yang diikuti di Jakarta, Minggu, 30 Mei 2021.
“Kami menginginkan agar penyelenggaraan pemilu ini dipercepat, untuk menghindari kekosongan untuk pencalonan Pilkada (pemilihan kepala daerah),” kata Ilham Saputra.
Baca Juga: 5 Pemain Sayap Kiri Termahal di Dunia, Mulai dari Vinicius Jr hingga Neymar Jr
Pada kegiatan diskusi yang digelar oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Ilham menjelaskan bahwa simulasi telah dilakukan untuk mempercepat hari pemungutan suara pada Pemilu 2024.
“Jika nanti kami laksanakan tetap bulan April, kami khawatir ada perselisihan hasil pemilu, maka terkendala jika ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang meminta PSU (pemungutan suara ulang) atau penghitungan suara ulang, yang akan memakan waktu,” ujar Ilham Saputra.
Bukan hanya usul pemilu di bulan Februari, tetapi KPU juga memberi usul lainnya ke pemerintah dan DPR RI agar Pilkada juga bisa digelar pada 20 November 2024.
Meskipun begitu, Ilham mengatakan dua tanggal tersebut masih berbentuk usulan yang mana belum dibahas dan disetujui oleh pemerintah dan DPR RI.
Baca Juga: BLT, PKH, BPNT Kembali Cair Juni 2021, Cek Nama Anda dengan Login cekbansos.kemensos.go.id
Ilham menjelaskan bahwa dua tanggal tersebut masih harus dibicarakan lebih lanjut, KPU disebutnya juga akan menerima masukan dari seluruh pihak.
“Berbeda dengan 2024, menurut kami, (Pemilu 2024) memerlukan energi dan biaya yang signifikan serta perhatian dari berbagai penyelenggara pemilu,” kata Ilham Saputra, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Usulan tersebut, lanjut Ilham, telah disampaikan ke anggota dewan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI minggu ini.
Sebuah tim juga dibentuk oleh pihak DPR RI, untuk mendalami usulan KPU tersebut, yakni salah satunya mengenai upaya mempercepat pelaksanaan Pemilu 2024.
Di kegiatan yang sama, simulasi Pemilu dan Pilkada 2024 juga sudah diminta oleh Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati agar dilaksanakan, dengan riil dan transparan.
Adapun dibutuhkannya simulasi secara rill agar perbaikan tata kelola terutama dalam mengantisipasi berbagai risiko yang berkemungkinan muncul saat Pemilu dan Pilkada 2024.
Pada Pemilu 2019, 500 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dinyatakan meninggal dunia akibat kelelahan satu bertugas. Adapun hal ini sangat dijadikan pelajaran.
“Hasil kajian lintas disiplin Universitas Gadjah Mada menunjukkan petugas (KPPS, Red) meninggal dunia, karena manajemen risiko tidak ada. Misalnya, ketika petugas ingin bertanya ada masalah di TPS (tempat pemungutan suara, Red) kepada siapa. Itu juga harus dipersiapkan,” ujar Khoirunnisa.***