PR DEPOK - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan tindakan atau ajakan tidak memilih dalam pemilu dianggap melanggar Undang-Undang (UU) Pemilu.
"Undang-Undang Pemilu mencegah golput terjadi, tepatnya di Pasal 531 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan menghalangi seseorang untuk memilih, membuat kegaduhan, atau mencoba menggagalkan pemungutan suara dipidana paling lama empat tahun dan denda maksimal Rp48 juta," katanya dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Senin, 31 Mei 2021.
Kemudian, UU Pemilu Pasal 515 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.
Dengan demikian, Dasco mengajak semua pihak memakai hak politiknya dan mengabaikan ajakan golput. Anggaran pemilu dianggap sangat besar, sehingga masyarakat diminta menggunakan haknya.
Baca Juga: 8 Negara Ini Bakal Punya Permukiman di Bulan Lewat Artemis Accords, Begini Kelanjutannya
Jika hak pilih tidak digunakan masyarakat, maka ini tidak hanya melanggar UU saja, tetapi mubazir dan tidak ksatria.
"Golput bukan sifat ksatria dan bukan solusi untuk memperbaiki kondisi negeri," tuturnya.
Walaupun demikian Dasco memahami setiap orang berhak menentukan pilihan politiknya. Namun, penggunaan ini menentukan nasib bangsa ke depan.
"Semakin banyak yang memikirkan pemilu, semakin baik politik kita. Artinya, kontribusi publik dalam menentukan arah bangsa semakin meningkat, ini fenomena yang positif," tuturnya.
Sebelumnya, semua warga Dusun Geruguk memutuskan tidak menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Kapuas Hulu 2020. Hal ini dilakukan mereka lantaran tempat tinggalnya belum dialiri listrik.
"Kejadian warga satu kampung di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, golput sebagai bentuk protes karena dusunnya belum dialiri listrik merupakan sebuah ironi yang harus jadi perhatian kita bersama," ucap Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.
Peristiwa satu kampung golput terjadi di Dusun Geruguk Desa Kumang Jaya, Kecamatan Empanang, Kapuas Hulu. Hak pilih hanya digunakan 11 warga di TPS Dusun Geruguk yang merupakan petugas TPS
Baca Juga: Bosan WFH Selama Pandemi? Taman Hiburan Ini Tawarkan Paket Bekerja Sambil Liburan
"Ini merupakan pesan yang harus segera diperhatikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemkab Kapuas Hulu, Pemprov Kalbar, hingga pemerintah pusat, termasuk juga PLN, harus merespons cepat," tuturnya.
Dengan demikian, pemerintah diminta segera memprioritaskan pembangunan infrastruktur listrik untuk warga Dusun Geruguk.
"Listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga, aksi protes yang dilakukan warga sangat wajar karena di era modern seperti ini, masih ada yang rumahnya belum mendapat aliran listrik," tuturnya.***