PR DEPOK - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon belum lama ini turut menyoroti wacana presiden tiga periode.
Tampak tak sepakat dengan wacana tersebut, Fadli Zon lantas menilai bahwa pembatasan jabatan presiden, hingga dua periode sudah baik.
Sebab menurutnya hal itu telah sesuai dengan semangat perubahan dan demokrasi.
"Sdh benar pembatasan masa jabatan Presiden maksimal 2 kali. Sesuai semangat perubahan n demokrasi," kata Fadli Zon seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @fadlizon pada Senin, 21 Juni 2021.
Baca Juga: 5 Cara Meningkatkan Imunitas Tubuh dengan Mudah Saat Jalani Isolasi Mandiri
Kemudian apabila hasil dari pemerintahan dua periode itu baik, dikatakan Fadli Zon, nantinya bisa dilanjutkan oleh presiden selanjutnya.
Sedangkan jika ternyata hasilnya malah buruk, lanjut dia, proses pemerintahan bisa diperbaiki oleh presiden yang baru.
"Klu hasil 2 periode baik, tinggal dilanjutkan penggantinya. Kalau 2 periode kacau n berantakan, diperbaiki Presiden baru," ucapnya.
Sedangkan terkait pihak yang menyuarakan wacana presiden tiga periode, Fadli Zon menduga barangkali pihak-pihak tersebut tengah mencari kesempatan.
"Di luar itu, mungkin ada yg cari kesempatan n cari proyek," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menambahkan.
Seperti diketahui bersama, wacana presiden tiga periode belakangan ini santer kembali dibicarakan publik.
Pasalnya Joko Widodo (Jokowi) kali ini diusulkan untuk maju dalam bursa calon presiden (capres) 2024 dengan Prabowo Subianto, yang tak lain adalah rival politiknya di Pilpres 2019 lalu.
Baca Juga: Prediksi Copa America 2021 Grup A Argentina vs Paraguay, La Albicelester Bidik Kemenangan ke-2
Usulan yang menuai polemik tersebut diketahui datang dari Direktur Indo Barometer, M Qodari.
Bukan tanpa sebab, menurut Qodari pemasangan antara Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2024 nanti akan menjadi solusi dari permasalahan polarisasi, yang sempat terjadi di Pilpres sebelumnya.
Akan tetapi argumen Qodari tersebut banyak dikritisi dan diprotes oleh banyak pihak, khususnya para politisi lantaran dinilai melawan konstitusi.***