PR DEPOK – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dipanggil oleh pihak rektorat untuk bertemu membahas soal poster julukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) “The King of Lip Service”.
Surat undangan dari rektorat itu tersebar di media sosial.
Pertemuan tersebut diadakan pada hari ini, pukul 15.00 WIB. Surat untuk BEM UI itu diteken oleh Direktur Kemahasiswaan UI, Dr Tito Latif Indra.
Sikap rektorat merespons kritikan BEM UI terhadap Presiden Jokowi itu pun menuai berbagai komentar, salah satunya oleh ekonom senior Rizal Ramli.
Lantas Rizal Ramli menilai Rektorat UI seperti aparat keamanan karena dengan sigapnya memanggil BEM UI atas keramaian poster Jokowi. Ia juga mengatakan kejadian ini seperti neo orba.
“Ini Rektorat UI bagaikan aparat keamanan, neo-Orba banget. Pantes rangkingnya nyungsep,” katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @RamliRizal pada Minggu, 27 Juni 2021.
Baca Juga: Ibu Menyusui yang Positif Covid-19 Ternyata Masih Bisa Beri ASI ke Bayi, Simak Penjelasan Pakar
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) menjuluki Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sebutan “The King of Lip Service” alias Raja Membual.
Julukan tersebut diberikan kepada Jokowi karena ia dinilai kerap mengobral janji manis yang seringkali tidak sesuai dengan realita.
Kritikan tersebut disampaikan BEM UI melalui akun Twitter resmi @BEMUI_Official pada Sabtu, 26 Juni 2021, lengkap dengan gambar poster Jokowi.
Baca Juga: Raffi Ahmad Mendadak Bawa Nagita Slavina dan Keluarga ke Rumah Sakit, Ada Apa dengan Kandungan Gigi?
"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," tulis BEM UI.
Pada cuitan dan serangkaian gambar yang diunggah BEM UI, salah satunya menyoroti pernyataan Jokowi bahwa ia rindu didemo.
Selanjutnya, BEM UI menyinggung berbagai kejadian yang menimpa massa demonstrasi di bawah kepemimpinan Jokowi, seperti tindakan kekerasan terhadap massa aksi demo Omnibus Law, Hari Buruh 2021, dan Hari Pendidikan Nasional 2021.
Kemudian, BEM UI menyoroti pernyataan Jokowi pada Februari lalu yang mendorong revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika dirasa tidak memberi keadilan.
"Namun bukannya memberikan jaminan berdemokrasi, rencana revisi tersebut kian merepresi kebebasan berekspresi dengan ditambahkannya sederet pasal karet," ujar BEM UI.
Lebih lanjut, BEM UI menilai Jokowi hanya bisa mengumbar janji manis kepada rakyatnya, sehingga layak dijuluki “The King of Lip Service”.
“Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk ‘lip service’ semata,” ujar BEM UI.***