PR DEPOK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan perpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) hingga akhir Juli 2021.
Kabar perpanjangan penerapan PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021 ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PKM), Muhadjir Effendy.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara, Jumat 16 Juli 2021, Muhadjir Effendy mengatakan perpanjangan PPKM Darurat itu diputuskan dalam Rapat Kabinet terbatas.
Lebih lanjut, ia mengatakan Presiden Jokowi mengaku bahwa perpanjangan PPKM Darurat ini mengandung banyak risiko, termasuk cara menyeimbangkan warga taat prokes dengan penyaluran bansos.
"Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat, termasuk civitas academica UGM ini di bawah pimpinan pak rektor membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini," katanya.
Apabila masyarakat masih melanggar prokes, ditegaskan Muhadjir Effendy, maka penanganan Covid-19 tidak berhasil.
Baca Juga: Nanang Gunaryanto, Salah Satu Jaksa yang Tuntut Habib Rizieq di Kasus RS Ummi Meninggal Dunia
Oleh sebab itu, hal itu tidak tergantung istilah yang diberikan pemerintah apakah PPKM Darurat atau PPKM Super Darurat.
"Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan Covid-19 ya tidak berhasil," ujarnya menambahkan.
Sebelumnya kebijakan PPKM Darurat di Jawa-Bali ini pertama kali diterapkan pemerintah mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021.
Kebijakan PPKM Darurat pertama tersebut disampaikan langsung Presiden Jokowi Istana Presiden beberapa waktu lalu.
Keputusan PPKM Darurat ini diambil usai menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk para menteri, pakar kesehatan, dan lain-lain.***