PR DEPOK - Ketua DPR RI Puan Maharani belum lama ini meminta kepada pemerintah daerah untuk segera membayarkan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes).
Puan Maharani menilai, posisi para nakes di masa pandemi Covid-19 ini begitu penting, karena menjadi pihak yang paling berisiko terpapar.
Maka dari itu, permintaan tersebut disampaikan oleh Puan Maharani terhadap pemerintah daerah pada Jumat, 30 Juli 2021 kemarin.
"Segera bayarkan insentif untuk nakes yang merupakan ujung tombak sekaligus pihak paling berisiko terpapar dalam penanganan Covid-19," ucap Puan Maharani di Jakarta seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Sabtu, 31 Juli 2021.
Dalam keterangannya itu, Puan Maharani mengaku prihatin melihat data pencairan insentif nakes di daerah yang begitu timpang, bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun lalu.
Kemudian, ia juga menyoroti beberapa laporan seperti insentif yang masih belum diterima nakes dan laporan soal potongan atas penerima insentif tersebut.
Menurutnya, tak ada alasan bagi pemerintah untuk tak memberikan hak para nakes saat ini, lantaran mereka di masa yang mengkhawatirkan ini rela bertaruh nyawa demi membantu masyarakat.
"Nakes bertaruh nyawa. Mereka menjadi sandaran bagi keluarga dan rakyat yang terpapar Covid-19, karena itu tidak ada alasan untuk tidak segera memberikan insentif yang merupakan hak mereka," ucapnya.
Lebih lanjut, Puan Maharani menjelaskan bahwa insentif nakes daerah bersumber dari biaya operasi kesehatan (BOK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).
Dari ketiga sumber biaya tersebut, nantinya pemerintah pusat akan menyalurkannya ke pemerintah daerah.
Apabila dibandingkan dengan 2020 lalu, ia menilai realisasi pencairan insentif nakes hingga 20 Juli 2021 masih teramat minim.
Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut bahkan mengungkapkan data Kementerian Keuangan, yang menyebut bahwa pada 2020 terdapat 848.885 nakes menerima insentif terkait penanganan Covid-19.
Namun pada 2021, insentif itu ternyata baru diterima oleh 50.849 nakes dengan nominal Rp245,01 miliar dari BOK.
Lalu, dikatakan Puan Maharani, insentif dari DAU/DBH baru dapat tersalurkan ke 23.991 nakes dengan jumlah Rp1,79 triliun dari alokasi Rp8,1 triliun hingga 20 Juli 2021.
"Itu timpang sekali. Pemerintah daerah harus lebih gesit dan peduli lagi menyelesaikan persoalan pencairan insentif untuk nakes," ujar Puan Maharani menambahkan.
Kendati demikian, Puan Maharani mengapresiasi sikap Menteri Dalam negeri (Mendagri) yang tegas menegur langsung para kepala daerah, yang dinilai tidak optimal menggunakan kebijakan realokasi anggaran termasuk untuk insentif nakes.
Dia lantas mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak menunggu teguran agar optimal menjalankan mandat realokasi anggaran.
Sebab menurutnya hal tersebut semestinya berpijak pada hati nurani, dengan melihat kondisi rakyat dan nakes yang berhadapan langsung dengan pandemi Covid-19.
"Jangan tunggu ditegur, baru ada perbaikan realisasi pencairan anggaran termasuk untuk insentif nakes ini," katanya menutup pernyataan.***