PR DEPOK – Jabatan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi dambaan bagi banyak kalangan, banyak orang yang tergiur dengan jabatan tersebut.
Idealnya, berbicara terkait jabatan strategis suatu lokus pemerintahan, haruslah diisi oleh seseorang yang kompeten di bidangnya juga memiliki track record yang baik.
Belum lama ini tersiar kabar bahwa ada salah satu mantan terpidana kasus korupsi yang menduduki jabatan starategis sebagai komisaris di salah satu anak Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Atas persoalan itu, Mardani Ali Sera turur berikan tanggapan.
Baca Juga: Novel Baswedan Nilai Respons KPK terhadap Temuan Ombudsman Terkesan Tak Taat Hukum: Memalukan!
Sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan akun Twitter @MardaniAliSera pada 6 Agustus 2021, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa kondisi tersebut tidak sama sekali menunjukkan keberpihakan pada aksi pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Tidak menunjukkan pemihakan pada aksi pemberantasan korupsi,” kata Mardani.
Padahal masalah tersebut menjadi persoalan yang serius dan menjadi masalah besar bagi Indonesia.
“Padahal ini jadi masalah besar bagi Indonesia,” ujarnya.
Baca Juga: Messi Hengkang, Griezmann Jadi 'Kambing Hitam' Pendukung Barcelona
Terkait dengan pengangkatan eks terpidana kasus korupsi sebagai komisaris di salah satu anak BUMN itu, dia mengatakan bahwa mesti diselidiki dasar penunjukkannya.
“Padahal ini jadi masalah besar bagi Indonesia,” tutur Mardani.
Menyoal alasan penunjukkan, Mardani Ali Sera menilai bahwa hal tersebut bisa saja menjadi klientelisme karena bagian dari kelompok itu.
“Bisa jadi klientelisme karena bagian dari kelompok,” katanya.
Atas penunjukan mantan koruptor sebagai komisaris, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat bahwa hal tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk membenahi pola penujukkan komisaris-komisaris yang lain di BUMN khususnya.
“Ini bisa jadi pintu masuk untuk membenahi pola penunjukkan komisaris2 BUMN khsususnya,” tuturnya.
Untuk diketahui, belum lama ini Emir Moeis salah satu mantan terpidana kasus korupsi diangkat sebagai komisaris di salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).***