PR DEPOK - Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule baru-baru ini mengingatkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh Mahfud MD terkait salah satu pernyataannya soal buzzer.
Dalam acara diskusi di Twitter Space bersama politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Didik J Rachbini, Mahfud MD menyebut buzzer sebagai hama demokrasi, tapi kini menjadi konsekuensi dari demokrasi Indonesia.
Kebebasan berpendapat di pemerintahan sekarang menurut Mahfud MD yang membuat sejumlah individu menjadi buzzer, sehingga terkadang membuatnya bingung membedakan mana rakyat yang benar bersuara, dan mana yang buzzer.
Menanggapi hal itu, Iwan Sumule pun memberikan teguran terhadap Mahfud MD.
Iwan Sumule mengingatkan Mahfud MD bahwa dirinya pun merupakan bagian dari pemerintah, yang menaungi para buzzer.
Bahkan menurutnya, Mahfud MD berada dalam pemerintahan yang membayar buzzer dengan uang rakyat.
"Ingat! Anda Prof. @mohmahfudmd ada dipemerintahan yang memelihara buzzer yang anda sebut HAMA, bahkan membayar buzzer puluhan miliaran rupiah dari uang rakyat," ucap Iwan Sumule.
Selain itu, Iwan Sumule juga membahas pernyataan lama Mahfud MD soal pemimpin yang mesti mundur bila tak lagi dipercaya oleh rakyat.
"Dulu pun, anda bilang kalau pemimpin sudah tidak dipercaya rakyat, harus mundur, tak perlu Tap MPR," ucapnya seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @KetumProDEMnew pada Jumat, 1 Oktober 2021.
Dalam cuitan tersebut, ia menyematkan sejumlah artikel pendukung yang membahas anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk influencer dan buzzer.
Sebagai informasi, buzzer merupakan sebutan bagi kelompok yang kerap menyerang seseorang atau tokoh, yang mengkritisi pemerintah melalui media sosial.***