PR DEPOK – Ratusan mahasiswa yang terdiri dari kelompok Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) (BEM) se-Indonesia mengadakan aksi.
Kurang lebih terdapat 12 tuntutan yang diutarakan mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Oktober 2021.
Dalam aksi ini, tidak kurang dari 450 mahasiswa hadir untuk mengutarakan 12 tuntutan kepada Presiden Joko Widodo yang sudah memegang jabatan sejak 2014 atau sudah 7 tahun.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Beredar Klaim Video KPK Temukan Uang Suap Rp5 Miliar di Kediaman Novel Baswedan
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Kaharuddin memaparkan bahwa masih banyak janji-janji kampanye dari Presiden Jokowi yang harus dipenuhi.
“Bertepatan dengan 20 Oktober 2021, tujuh tahun sudah Jokowi memimpin pemerintahan negeri ini. Namun banyak janji-janji kampanye yang harus dipenuhi,” ujar Kaharuddin dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA.
Kaharuddin menerangkan bahwa ada 12 tuntutan mereka kepada Presiden Jokowi seperti meminta pemerintah agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah.
Baca Juga: 5 Pemain yang Kesulitan Mencetak Gol Lewat Penalti, Ada Edin Dzeko hingga Lionel Messi
Kebijakan tersebut diminta aliansi BEM SI agar dapat membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Aliansi BEM SI juga menginginkan agar Firli Bahuri dipecat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi membawa kembali marwah lembaga antirasuah ini dalam rencana pemberantasan korupsi.
Sampai pukul 13.00 WIB, aliansi BEM SI masih melakukan aksi di Kawasan Patung Kuda, Silang Monas Jakarta Pusat.
Baca Juga: Agar Dapatkan Saran, Konten YouTube Seputar Perdagangan Saham Mulai Digemari di Korea Selatan
Sebelumnya, aliansi BEM SI mencanangkan aksi dilakukan di depan Istana Negara.
Akan tetapi, pihak kepolisian memberikan arahan kepada aliansi BEM SI untuk tetap melancarkan aksinya di Kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Adapun kondisi lalu lintas di sekitar lokasi aksi masih berjalan seperti biasa, karena pihak kepolisian hanya melaksanakan mekanisme penutupan jalan secara situasional.***