PR DEPOK - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman baru-baru ini ikut menanggapi polemik tes PCR yang dijadikan sebagai syarat penumpang pesawat.
Dengan adanya berbagai kritik yang muncul akibat harga PCR yang mahal, Habiburokhman memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi.
Habiburokhman mengatakan, polemik harga PCR yang mahal hingga karantina harusnya menjadi bahan evaluasi serius oleh pemerintah.
Baca Juga: Saipul Jamil Bantah Alami Sanksi Sosial Akibat Kasusnya: Ada Orang yang Menggiring Opini
"Soal kewajiban karantina - PCR dan harganya yg mahal banget harus benar2 kita evaluasi," kata Habiburokhman seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @habiburokhman pada Rabu, 27 Oktober 2021.
Saran itu disampaikan olehnya agar kondisi pandemi tidak dijadikan sebagai kesempatan untuk lahan bisnis lal menyulitkan masyarakat.
Maka dari itu, ia meminta agar perkara tes PCR yang kontroversial ini diusut sampai tuntas oleh pemerintah.
Baca Juga: Pemain Bintang PSG Marco Veratti Diperkirakan Absen di Liga Champions Melawan RB Leipzig
"Jangan sampai dg dalih penanganan pandemi dijadikan lahan bisnis dan kongkalikong yg menyusahkan rakyat. USUT TUNTAS," ucapnya menambahkan.
Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuat aturan baru, yang mewajibkan penumpang pesawat menunjukkan hasil negatif tes PCR sebelum keberangkatan.
Hasil tes PCR tersebut diwajibkan meski penumpang telah melakukan dua kali vaksinasi Covi-19.
Kebijakan tersebut lantas menuai kritikan dari banyak pihak lantaran masyarakat terbebani dengan harga tes PCR yang mahal.
Menyikapi keluhan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta agar harga tes PCR diturunkan dari Rp495.000 menjadi Rp300.000.
Selain itu, masa berlaku tes PCR untuk syarat penumpang pesawat diperpanjang menjadi 3x24 jam atau tiga hari.
"Arahan presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp300.000 dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-bali, Luhut Binsar Pandjaitan dilansir dari Antara.***