PR DEPOK - Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia kembali hadir di podcast Close The Door milik Deddy Corbuzier.
Dalam kesempatan tersebut, Deddy Corbuzier dan Luhut Binsar Panjaitan membicarakan banyak hal termasuk soal kebijakan tes PCR yang sempat menuai pro dan kontra.
Sebelumnya, pemerintah diketahui sempat membatalkan aturan tes PCR bagi mereka yang ingin bepergian jauh di tengah Pandemi Covid-19.
Baca Juga: Tak Terima Difitnah Legalkan Perzinahan lewat Permendikbud, Nadiem Makarim: Luar Biasa Terkejut Saya
Menurut Luhut, kebijakan tes PCR tersebut dibatalkan karena pertimbangan banyak hal.
"Tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya itu (kebijakan tes PCR) dibatalin," kata Luhut dikutip dari video yang tayang di YouTube Deddy Corbuzier, Rabu, 10 November 2021.
Seolah tidak takut dihujat netizen, Luhut secara terang-terangan mengaku kalau dirinya menyarankan presiden Jokowi agar kembali mempertimbangkan kebijakan tes PCR menjelang Natal dan Tahun Baru.
Baca Juga: Ria Ricis Ungkap Nama Bridesmaid di Acara Pernikahannya Nanti: Mereka Teman Aku
"Tapi saya sudah bilang 'Pak, kita lagi menjelang Natal dan Tahun Baru, perlu dipertimbangkan'," tuturnya.
Bukan tanpa alasan Luhut menyarankan demikian, hal itu lantaran menurutnya membiarkan mobilitas yang besar tanpa adanya pengawasan, sama saja membiarkan wabah penyakit berpindah dengan cepat.
"Karena kan gini, pergerakan masyarakat yang terlalu besar tanpa adanya pemeriksaan, tanpa adanya pengendalian itu sama saja membiarkan wabah penyakit itu berpindah tempat dengan cepat," jelas Luhut.
Baca Juga: Sinopsis Underworld: Evolution, Kisah Pertempuran Vampir dan Manusia Srigala
Dalam kesempatan tersebut, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah terkait penanganan Covid-19, merupakan upaya hati-hati agar tak kembali ke masa PPKM.
"Kita mau super hati-hati daripada nanti kembali lagi PPKM," ucapnya.
Luhut kemudian menyebut kerugian yang ditanggung saat pemberlakuan PPKM mencapai 5,2 Triliun dalam satu minggu, lantaran banyak lapangan kerja yang hilang dan banyak orang tidak bekerja.
"PPKM itu satu minggu itu kita rugi 5,2 Triliun. Itu lapangan kerja yang hilang berapa banyak, orang yang nggak kerja berapa banyak," ungkapnya.***