PR DEPOK – Konsultan Hubungan Keparlemenan, Alvin Lie memberikan komentarnya berkaitan dengan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang mendapat porsi APBN.
Sebelumnya, diadakan rapat antara Kemenkeu dengan Komisi XI DPR RI membahas tentang Penyertaan Modal Negara (PMN).
Diketahui bahwa pemerintah menyuntikkan dana PMN dari APBN kepada beberapa BUMN pada 2021 di antaranya Hutama Karya Rp9,1 triliun, Waskita Karya Rp7,9 triliun, Kereta Api Indonesia (KAI) Rp6,9 triliun.
Lalu Badan Bank Tanah Rp1 triliun, Indonesia Invesment Authority (INA) Rp15 triliun, dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rp3,3 triliun.
Porsi APBN itu mendapat dukungan dari Rachmat Gobel selaku Wakil Ketua DPR RI.
"Kami sangat mendukung PMN ini karena memberikan dampak sosial ekonomi yang baik," kata Rachmat Gobel sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara pada 17 Desember 2021.
Namun, Wakil Ketua DPR RI tersebut menekankan bahwa pengawasan uang PMN ini harus konkret dilakukan.
"Pertanyaannya adalah dana tersebut dibelanjakan ke mana saja? Pada level teknis inilah yang harus dicermati. Bapak Presiden sudah membuat kebijakan yang benar, namun jangan sampai di lapangan tidak detil menjalankannya," ujar Rachmat Gobel.
Tak hanya itu, porsi APBN untuk PT KAI yang salah satunya diberikan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebesar Rp4,3 triliun mengubah model bisnisnya menjadi BtoB (Business to Business).
Hal tersebut sempat membuat publik bereaksi karena pendanaan awalnya penuh dari China, namun kini harus mendapat porsi APBN.
Alvin Lie memberikan komentarnya terkait porsi APBN untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Dirinya mengatakan bahwa ujung-ujungnya dari proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah APBN.
“Ujung-ujungnya APBN juga,” tulis Alvin Lie dalam Twitter-nya @alvinlie21.
Tak hanya itu, Alvin Lie juga mengatakan pada akhirnya uang pajak dari rakyat yang digunakan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
“Ujung-ujungnya pendanaan dari Pajak yg dibebankan pada rakyat juga,” tulis Alvin Lie menambahkan.***