PR DEPOK - Dalam rangka mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak keseluruhan kegiatan, baik sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya.
Komitmen tersebut disampaikan secara virtual oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, pada acara doa bersama menutup tahun 2021.
Acara yang bertajuk "Menjalin Silaturahmi, Memperkuat Sinergi Antar WNI di Taiwan, yang digelar pada Minggu, 26 Desember 2021.
Baca Juga: Tembus Final Piala AFF 2020, J99 Corp Beri Timnas Indonesia Bonus Ratusan Juta
Dikatakan Ida Fauziyah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pelindungan pekerja migran adalah dengan mengubah paradigma.
"Yakni menjadikan pekerja migran Indonesia sebagai subjek dan bukan objek," ujar Ida Fauziyah, seperti dikutip dari akun Twitter @KemnakerRI pada Senin, 27 Desember 2021.
Alasannya karena pekerja migran merupakan tenaga kerja yang profesional dan kompeten sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Baca Juga: Pemain Borneo FC Maksimalkan Jatah Liburan dengan Habiskan Waktu Bersama Keluarga
"Pekerja Migran Indonesia, merupakan tenaga kerja yang profesional dan kompeten," tutur Ida Fauziyah.
Menurutnya, pemerintah mengharapkan pada masa yang akan datang, tidak ada lagi pekerja yang bekerja tanpa memiliki kompetensi, sesuai jabatan yang diduduki.
Hal itu guna mengurangi kerentanan berbagai pelanggaran terhadap hak-hak Pekerja Migran Indonesia.
Baca Juga: Cek Bansos Kemensos 2021 Online Pakai KTP untuk Cairkan PKH atau KKS BPNT Kartu Sembako
"Seperti kerentanan masalah gaji tidak dibayar, PHK, dan kasus-kasus hukum lainnya," katanya.
Pekerja migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri berasal dari kalangan profesional yang mempunyai high skill.
"Sehingga dapat meminimalisasi adanya berbagai permasalahan ketika (mereka) bekerja ke luar negeri," ujar Ida Fauziyah.***