PIKIRAN RAKYAT - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, WNI (Warga Negara Indonesia) yang dievakuasi dari Wuhan, Tiongkok, akan transit terlebih dahulu di Natuna, Kepulauan Riau.
Hal itu dilakukan untuk menjalani protokol kesehatan dalam jangka waktu tertentu sebelum diperbolehkan bertemu keluarga masing-masing.
"Lokasi yang terpilih adalah Natuna," ujar Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu 1 Februari 2020 sebagaimana dilaporkan Antara.
Menurut Hadi Tjahjanto, terdapat sejumlah pertimbangan dipilihnya Natuna. Salah satunya yakni pangkalan militer Natuna memiliki fasilitas rumah sakit yang mumpuni dengan kapasitas 300 orang.
Baca Juga: Legalisasi Ganja Diwacanakan Para Peneliti, Disebut Bisa Berantas Kemiskinan
Baca Juga: 243 Orang Dinyatakan Sembuh dari Virus Corona, dan Tinggalkan Rumah Sakit
Tempat itu juga cukup jauh dari permukiman warga. Jarak pangkalan militer dengan permukiman warga sekira enam kilometer.
"Jarak dari hanggar sampai ke tempat penduduk kurang lebih 5-6 kilometer. Ada dermaga juga di sana, jaraknya enam kilometer. Hasil penilaian itu, Natuna memiliki syarat untuk menjalani protokoler kesehatan," ujar Hadi Tjahjanto.
Selain itu, kata dia, letak rumah sakit di pangkalan militer tidak jauh dari jalur landasan dan hanggar pesawat.
"Natuna adalah pangkalan militer yang memiliki fasilitas rumah sakit dan memiliki runway yang berdekatan dengan wilayah transit. Fasilitas juga lengkap," ujar Hadi Tjahjanto.
Baca Juga: Jelang Akhir Pekan, Simak 5 Tempat Makan Paling Enak di Jalan Margonda Depok
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, pemerintah akan mengevakuasi 245 WNI yang berada di Provinsi Hubei, Tiongkok, Sabtu 1 Februari 2020 menggunakan pesawat berbadan lebar milik maskapai Batik Air.
Retno Marsudi mengatakan akan ada 245 WNI dan 5 anggota tim aju (advance) yang akan dipulangkan ke Indonesia. Sehingga, total terdapat 250 WNI yang akan dipulangkan ke Indonesia.
Masyarakat menolak
Pemkab Natuna, Kepulauan Riau menolak daerah tersebut dijadikan tempat isolasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan.
Wabup Natuna Ngesti Yuni Suprapti di Tanjungpinang, Sabtu 1 Februari 2020 menegaskan, pemerintah pusat tidak berkoordinasi dalam memutuskan kebijakan itu.
Padahal, WNI di Wuhan akan ditempatkan di kawasan perkotaan di Natuna.
Karena itu, kata dia, Pemkab Natuna sudah menyampaikan penolakan kepada pemerintah pusat. Penolakan disebabkan kebijakan itu dipaksakan dilaksanakan di Natuna.
"Ada kesan, ada pemaksaan kehendak, karena kami baru tahu," ucapnya kepada Antara.
Ngesti mengemukakan, DPRD dan masyarakat Natuna juga menolak kebijakan pemerintah pusat itu. Sampai hari ini, masyarakat Natuna masih melakukan demonstrasi menolak kebijakan tersebut.
"Ini kebijakan dadakan, yang tidak pernah disampaikan kepada kami sebelumnya. Kami tidak mengetahui apa alasannya," ujarnya.
Ngesti menegaskan, Natuna belum siap menghadapi kebijakan pemerintah pusat. Bahkan, Pemkab Natuna juga belum mengetahui apa upaya antisipasi yang dilakukan agar tidak ada seorang pun warga Natuna yang terinfeksi virus corona.
Ia mengatakan, penanganan persoalan virus corona seharusnya tidak seperti ini. Masyarakat sekarang dalam kondisi resah dan ketakutan.
"Di Natuna, fasilitas kesehatan sangat terbatas. Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang mau bertanggung jawab," ujarnya.
Ngesti menjelaskan, semestinya pemerintah pusat tidak menjadikan Natuna sebagai tempat isolasi WNI dari Wuhan.
"Tetapkan daerah yang lebih baik, dengan fasilitas kesehatan yang memadai," ujarnya.***