PR DEPOK - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, ditantang untuk membuka daftar nama pengusaha yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Tantangan ini datang dari politikus Partai Gerindra, Kamrussamad, yang menilai daftar nama pengusaha itu perlu untuk dibuka ke publik.
Menurutnya, daftar nama itu diperlukan agar nantinya bisa dicek kontribusi pengusaha tersebut terhadap pembangunan lewat pembayaran pajak.
Baca Juga: Thariq Halilintar Akui Positif Covid-19 Varian Omicron Setelah 8 Hari Karantina
Munculnya tantangan untuk Bahlil Lahadalia ini lantas dikomentari oleh Anggota Komisi III DPR RI, Benny Harman.
Menurut Benny Harman, jika Bahlil ternyata tidak berani membuka daftar nama pengusaha tersebut, ini berarti pemerintah telah menyebarkan hoaks.
"Kalo Bahlil tidak mau buka berarti benarlah pendapat bahwa pabrik hoaks paling canggih awal tahun ini adalah pemerintah sendiri," ujarnya, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @BennyHarmanID.
Baca Juga: Hasil Penelitian: Stres Berlebihan Memicu Serangan Jantung dan Stroke, Berikut Penjelasannya
Tak hanya itu, Benny Harman lanta menilai Bahlil hanya berani sembunyi di balik nama pengusaha.
Politikus Partai Demokrat itu meyakini bahwa Bahlil Lahadalia tidak akan berani membongkar nama-nama pengusaha tersebut ke publik.
"Hanya pake tangan pengusaha. Lempar batu sembunyi tangan.Pasti ndak berani. #RakyatMonitor," tuturnya menambahkan.
Baca Juga: Nasib Shio Tikus, Shio Kerbau, dan Shio Macan 14 Januari 2022: Penting, Dengarkan Suara Hatimu!
Sebelumnya, Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, memang sempat mengklaim bahwa para pengusaha menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda.
Ia menuturkan, dunia usaha baru saja mulai bangkit usai sempat diterpa pandemi Covid-19 sejak awal Januari 2020 lalu.
Menurutnya, survei menunjukkan bahwa pelaku usaha cenderung setuju jika Pemilu yang seharusnya digelar pada 2024 diundur pelaksanaannya.
"Dunia usaha rata-rata mereka memang berpikir proses demokrasi ini dalam proses peralihan kepemimpinan. Kalau memang ada ruang dilakukan proses dimundurkan itu jauh lebih baik," kata Bahlil.
Pernyataan Balil ini turut ditanggapi oleh KSP Moeldoko.
Moeldoko mengatakan bahwa Bahlil Lahadalia pasti memiliki alasan yang kuat hingga mengungkap keinginan para pengusaha tersebut.
"Ya tanya kepada beliau, pasti ada alasan-alasan yang memperkuat," ujar Moeldoko.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU sendiri hingga belum menentukan jadwal Pemilu untuk tahun 2024.***