PR DEPOK – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa tingkat kemiskinan yang cenderung menurun tidak lepas dari andil pemerintah.
Dia mengatakan bahwa banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menyoal pengentasan kemiskinan salah satunya seperti program perlindungan sosial.
“Kemiskinan dan ketimpangan yang turun tidak terlepas dari kebijakan yang kita formulasikan bersama di pemerintah,” kata Febrio seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada 25 Januari 2022.
Febrio mengatakan bahwa program perlindungan sosial yang digulirkan pemerintah telah berhasil mengontrol tingkat kemiskinan yang ada.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Karier Besok Rabu, 26 Januari 2022: Scorpio akan Ada Bahaya yang Mengancam Karier
Selain itu, program itu pun berpengaruh pada penurunan ketimpangan yang terjadi di masyarakat.
Dia mengatakan bahwa lebih kurang selama satu dekade terakhir terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 4.78 juta.
Sayangnya, kata Febrio, selama pandemi terjadi angka kemiskinan kembali naik sekitar 2.4 juta orang.
Baca Juga: Anak-anak Ikut Menjadi Korban Tewas dalam Serangan Bersenjata yang Terjadi di Sudan Selatan
Dia menerangkan bahwa melalui program tersebut dapat meneken angka kemiskinan menjadi 9.71 persen per September 2021.
Angka tersebut berbeda sebelumnya yang ada pada kisaran 10.19 persen per September 2020.
“Tanpa perluasan perlinsos, Bank Dunia memproyeksikan angka kemiskinan tahun 2021 mencapai 11.4 persen,” ujarnya.
Baca Juga: Prilly Latuconsina Ingin Gabung Persikota, Akankah Bernasib Sama dengan Gading Marten?
Febrio menambahkan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan strategi jangka menengah agar kemiskinan dapat dientaskan.
Dia berharap pada 2024 angka ekstrem kemiskinan yang ada dapat teratasi secara penuh.
“Kita harus lihat 2022 dan kita harus lanjutkan kebijakan yang mengarah ke indikator tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Febrio mengatakan bahwa hingga saat ini, pemerintah sendiri telah merealisasikan bantuan perlindungan sosial sebesar 171 triliun rupiah.***