PR DEPOK - Akademisi Cros Culture Institute, Ali Syarief tampak menyoroti permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang ingin pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) baru sebelum Agustus 2024.
Dalam keterangan tertulisnya, Ali Syarief terlihat heran dengan permintaan Jokowi tersebut.
Pasalnya apabila keinginan itu terwujud, Ali Syarief mengungkapkan bahwa setelahnya pada Oktober 2024, Jokowi juga akan lengser dari jabatannya sebagai presiden.
Perpindahan tersebut lantas membuatnya menduga bahwa IKN baru disiapkan untuk presiden Indonesia yang baru.
"Ingin pindah ke IKN bulan Agusttus 24. October 24, Jokowi lengser. Terus IKN disiapkan untuk Presiden Baru?," kata Ali Syarief seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @alisyarief pada Kamis, 3 Februari 2022.
Ali Syarief pun menjelaskan bahwa banyak jawaban dari pertanyaan yang ia sampaikan tersebut.
Bahkan menurutnya, apabila perlu, akan banyak sekali alasan dari jawaban pertanyaan itu.
Baca Juga: Cara Daftar KIP Kuliah 2022 Online Lewat kip-kuliah.kemdikbud.go.id
Kedanti demikian ia meyakini adanya benang merah terkait permintaan Jokowi tersebut. Namun ia memilih tak mengungkapkannya.
Dia lebih memilih melemparkan dugaan soal benang merah tersebut kepada publik, seolah mengajak berdiskusi.
"Jawabanya banyak sekali, alasannya segudang, tapi ada benang merahnya. Apa ya?," ujarnya menambahkan.
Permintaan perpindahan ke IKN baru tersebut diketahui disampaikan oleh Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Telepta dalam siaran persnya.
Awalnya Febry Calvin Telepta mengungkapkan bahwa pihaknya mendorong kementerian/lembaga untuk bisa mempercepat pembangunan tahap I IKN baru di Kalimantan Timur.
Percepatan yang dimaksud tersebut adalah seperti penyusunan peraturan turunan Undang-Undang (UU) IKN yang sebelumnya telah disetujui DPR.
Kemudian kesiapan lahan dari IKN sendiri, hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan.
"Hari ini kami melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga yang menjadi leading sector pembangunan IKN untuk mendapat gambaran siapa kerjakan apa dan bertanggun jawab apa, serta bagaimana strategi persiapan percepatannya," ucap Febry Calvin pada Rabu, 2 Februari 2022.
Sementara itu untuk pembangunan dan pemindahan IKN pada tahap satu 2022-2024, akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, sarana utama, pemindahan ASN termasuk TNI/Polri.
Lalu juga berfokus pada inisiasi sektor-sektor ekonomi dan kepindahan Presiden ke Kawasan Inti usat Pemerintahan (KIPP) sebelum 16 Agustus 2024.***