Kritisi Rapat Direksi BUMN dengan DPR RI, Fahri Hamzah: Budaya Korporasi Rusak!

PR DEPOK - Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah, menyebut direksi BUMN bukan pejabat politik.

Fahri Hamzah menegaskan, direksi BUMN merupakan pejabat bisnis, sehingga menurut dia tidak ada kewajiban bagi mereka untuk ikut dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI.

“Membiasakan mereka rapat di @DPR_RI membuat mereka bermental politik,” kata Fahri Hamzah dalam cuitannya sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Twitter @fahrihamzah pada Selasa,15 Februari 2022.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Karier Hari Rabu, 16 Februari 2022: Capricorn, Ada Ketegangan di Tempat Kerja

Pernyataan Fahri Hamzah ini dilontarkan menyikapi banyaknya direksi BUMN yang diusir paksa saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPR RI.

Menurut Fahri Hamzah, hal inilah yang kemudian menjadi akar rusaknya profesionalisme di BUMN.

Sebab, mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif.

Baca Juga: DPRD DKI Kritik Penjualan Tiket Formula E Bulan Depan: Tidak Rasional, Trek Saja Belum Disetujui FEO

“Budaya korporasi rusak!,” kata Fahri Hamzah.

Dikatakan Fahri Hamzah, DPR RI dan BUMN tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sehingga, kata mantan wakil Ketua DPR RI ini, lebih banyak mudarat yang dihasilkan.

Sebaiknya, kata Fahri Hamzah, cukup Kementerian BUMN yang mengikuti rapat dengan DPR RI sebagai kuasa pemegang sahanlm.

Baca Juga: BLT Anak Sekolah 2022 untuk Siswa SD SMP SMA Cair 4 Kali, Simak Cara Cek Daftar Nama Penerima Lewat HP

“Rapat pemegang saham & pengawasan cukup di komisaris saja. Pertamina cukup rapat sama Ahok dkk. Gak usah ke DPR,” ujar bekas politisi PKS ini.

Kalau pun DPR harus memanggil korporasi, sebaiknya bisa diwakili oleh komisaris, itupun hanya terkait isu negara dengan kuasa pemegang saham, bukan teknis.

“Tidak fair membedah BUMN di depan umum oleh politisi sementara mereka punya pesaing yang selalu mengintip dapur mereka,” terang Fahri Hamzah.

Baca Juga: Khawatir Ancaman Konflik Antara Rusia dan Ukraina, Sekjen PBB Antonio Guterres: Waktunya Redakan Ketegangan

Sementara, apa yang dibahas pun, menurut Fahri Hamzah, tidak jelas. Berbeda dengan rapat penyelidikan angket misalnya.

“Itu bebas. Jangankan BUMN, Presiden aja bisa dipanggil,” ujar Fahri.

“Jadi sebaiknya dihentikan, terlalu banyak efek buruknya bagi @DPR_RI dan terlebih lagi bagi BUMN. Jangan terlalu banyak politik yg bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas. Politisasi BUMN ini sudah terbukti jelek,” imbuh Fahri Hamzah.***