PR DEPOK - Belum lama ini, istri Ketua KPK Firli Bahuri, Ardina Safitri menciptakan lagu mars dan himne KPK.
Lagu mars dan himne KPK yang diciptakan oleh istri Firli Bahuri ini dikabarkan mengandung pesan dan makna mengajak insan KPK terus berbakti kepada negeri demi mewujudkan Indonesia yang jaya dan bebas dari korupsi.
Melalui lagu mars dan himne KPK, istri Firli Bahuri menyampaikan rasa bangganya karena turut berkontribusi dalam tugas pemberantasan korupsi.
Terkait hal ini, Tokoh NU Umar Hasibuan pun mengatakan bahwa apa yang dilakukan istri Ketua KPK tidak masuk akal lantaran badan anti rausah itu sudah seperti milik Firli Bahuri.
"Lucu ya koq jd seolah2 @KPK_RI miliknya Firli skrg. Sgitu amat," katanya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @UmarHasibuan777 pada Jumat, 18 Februari 2022.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengungkapkan alasan diluncurkannya lagu mars dan himne KPK yang diciptakan oleh Ardina Safitri, istri Ketua KPK Firli Bahuri.
"Ini KPK hampir 20 tahun ya, 18 tahun, KPK belum ada mars maupun himne sebagaimana kalau lembaga instansi pemerintah yang lain, saya dulu di BPKP itu ada mars dan himne BPKP," kata Alex dikutip dari Antara.
Baca Juga: Aurel Hermansyah Sempat Khawatir Baby A Lahir Saat Ashanty Pergi ke Manado: Pokoknya Bunda Pulang...
Alex mengatakan, lagu mars dan himne KPK yang diciptakan Ardina juga dapat membangkitkan semangat dalam pemberantasan korupsi bagi seluruh insan KPK.
Selain itu, kata Wakil Ketua KPK, istri Firli Bahuri juga menghibahkan lagu ciptaannya secara cuma-cuma ke KPK.
Ia juga menilai bahwa tidak ada konflik kepentingan soal penunjukan istri Firli untuk menciptakan lagu mars dan himne KPK tersebut.
"Apakah tidak COI (conflict of interest) pak? COI-nya di mana? Bukankah itu suatu yang baik ketika ada warga negara yang ingin terlibat di dalam pemberantasan korupsi dengan membuat lagu yang bisa membangkitkan semangat pegawai KPK untuk memberantas korupsi," kata Alex.
Terkait hal ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyerahkan hak cipta lagu mars dan himne kepada KPK.
Proses itu sebagai pengesahan hak intelektual atas lagu mars dan himne KPK untuk ditetapkan menjadi bagian dari identitas kelembagaan.***