Soal Pemindahan IKN Baru, Begini Pendapat dari Bappenas dan Pengamat Politik Isu Strategis

20 Februari 2022, 07:09 WIB
Bappenas dan pengamat politik isu strategis memberikan tanggapan terkait rencana pemindahan IKN baru. /Instagram/@nyoman_nuarta.

PR DEPOK - Pemindahan ibu kota negara (IKN) bertujuan untuk menggeser sentra perekonomian, sehingga dapat mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia.

Perihal pemindahan IKN ini dikatakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas, Rudy Prawiradinata.

Dikatakannya, beberapa tahun terakhir, kontribusi dari pulau Jawa terhadap perekonomian nasional adalah 58,75 persen.

Oleh karena itu, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bertujuan untuk menggeser sentra perekonomian agar terjadi pemerataan, jelas Rudy Prawiradinata.

Baca Juga: Jenis Bantuan DTKS Jakarta: Simak Arti KAJ, KJP Plus, KLJ, KPDJ, dan KJMU

Dia menyatakan hal itu, saat dirinya menjadi pemateri dalam webinar nasional oleh Moya Institute bertajuk "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara" pada Jumat 18 Februari 2022 kemarin.

Menurutnya, pemindahan IKN akan diiringi dengan pengembangan klaster-klaster ekonomi untuk memicu terjadinya urbanisasi ke Kalimantan Timur.

Sebab, pertumbuhan penduduk di IKN hingga 2045 mendatang diperkirakan mencapai kisaran 1,7 sampai 1,9 juta jiwa, kata dia.

Baca Juga: Tes Kepribadian: Pilih Karakter Dongeng Favorit dan Ungkap Sifat Khusus Anda, Salah Satunya Rela Berkorban

Dia melanjutkan pertumbuhan rata-rata investasi di IKN ditargetkan mencapai 11,9 persen.

Sedangkan untuk keseluruhan wilayah Kalimantan Timur, ditargetkan mampu mencapai 4,2 persen, jelasnya.

"Penggerak ekonomi di IKN nantinya akan ditopang oleh Balikpapan dan Samarinda," tambah Rudy Prawiradinata.

Baca Juga: Kapan Kartu Prakerja Gelombang 23 Ditutup? Simak Bocoran Waktunya Berikut

Sementara itu, pengamat politik dan isu-isu strategis Imron Cotan, mengatakan pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara sangat diperlukan.

Karena luas wilayah di Jakarta yang hanya 661,5 kilometer persegi sudah tidak mampu memberikan hunian yang nyaman bagi penduduknya.

"Standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia agar zona nyaman hunian bagi satu orang tercapai adalah 9 sampai 50 meter persegi," kata dia.

Baca Juga: POPULER HARI INI: Menaker Sebut Pemerintah Sengsarakan Diri Demi Pekerja hingga TNI akan Bangun Markas di IKN

Maka, dengan jumlah penduduk 11,25 juta jiwa, Jakarta memerlukan ruang publik setidaknya seluas 112,5 juta meter persegi. Hal tersebut adalah mustahil karena luas wilayah Jakarta hanya sekitar 661,5 kilometer persegi," jelasnya.

Selanjutnya, menurut Imron Cotan, apabila ruang yang memadai itu tidak terpenuhi, potensi pecahnya kerusuhan sosial pun tinggal menunggu waktu.

Sempitnya lahan hunian, padatnya penduduk, dan terbatasnya sumber ekonomi memang akan cenderung membuat warga menjadi agresif.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Cinta Minggu, 20 Februari 2022: Virgo, Anda Telah Bertemu dengan Jodoh

"Sehingga tidak mengherankan kerusuhan sosial sering terjadi di kota-kota besar," ujarnya.

"Warga Kalimantan Timur yang saya temui beberapa waktu lalu pun sangat mendukung pemindahan IKN ini, karena akan menciptakan peluang ekonomi, yang berkeadilan," kata Imron Cotan, menambahkan. ***

Editor: Gracia Tanu Wijaya

Tags

Terkini

Terpopuler