PR DEPOK - Politisi Partai Demokrat, Benny Harman tampak mengomentari isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Kali ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan diduga terlibat dan berupaya mewujudkan penundaan pemilu tersebut.
Menanggapi kabar itu, Benny Harman memastikan kebenaran berita tersebut dan mempertanyakan motif hingga andil Presiden Jokowi dalam mengetahui kabar yang demikian.
Baca Juga: Soal Isu Presiden Tiga Periode, Ali Ngabalin: Jokowi Tunduk dan Taat pada UUD
Apabila berita itu benar, ia penasaran dengan motif yang barangkali datang dari inisiatif Luhut sendiri.
"Apa bener berita ini? Apa motifnya dan apakah sepengetahuan Presiden Jokowi atau atas inisiatifnya sendiri?," kata Benny Harman seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @BennyHarmanID.
Benny Harman lantas menyebut kondisi negara saat ini tengah berbahaya, lantaran telah dikelola secara berantakan oleh pejabat-pejabatnya.
Maka dari itu, dia mengingatkan masyarakat untuk ikut menyelamatkan negara republik Indonesia ini.
"Berbahaya, negara sebesar ini dikelola secara amburadul. Selamatkan Indonesia, selamatkan Republik, selamatkan NKRI," ujarnya.
Hal tersebut menurutnya bisa dilakukan publik dengan cara mengawal konstitusi, yaitu yang mengatur batas kekuasaan presiden maksimal dua periode.
Sebab menurutnya, hanya itulah panduan yang bisa diikuti oleh masyarakat Indonesia saat ini.
"Caranya? Kawal dan jaga konstitusinya.Itu panduan kita!," tutur Benny Harman menambahkan.
Sebagaimana diketahui bersama, wacana penundaan Pemilu 2024 belakangan ini memang ramai disoroti publik.
Baca Juga: Cara Daftar PKH Online 2022 Lewat HP untuk Dapatkan BLT Balita 0-6 Tahun hingga Rp3 Juta
Pasalnya wacana tersebut dicetuskan oleh Pimpinan Partai PKB, Muhaimin Iskandar dan disuarakan pula oleh dua pimpinan partai lainnya, yakni Golkar dan PAN.
Selain itu, nama Luhut Binsar Pandjaitan juga diduga terseret dalam isu penundaan Pemilu 2024.
Luhut diduga menjadi dalang dari rencana ini lantaran mempertimbangkan beberapa program pemerintahan Jokowi yang belum selesai.***