PR DEPOK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan dirinya tak bisa melarang adanya wacana atau usulan penundaan Pemilu 2024.
Di samping soal wacana penundaan Pemilu 2024, Jokowi mengaku tidak bisa melarang maraknya usulan perpanjangan masa jabatan presiden.
Jokowi menilai, wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan bagian dari demokrasi.
Namun di sisi lain, pria asal Solo ini juga mengimbau semua pihak, termasuk dirinya untuk taat dan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Baca Juga: Ali Ngabalin dan Elite PKB 'Ribut' Soal Pemilu 2024, Cipta Panca: Jangan Dipisahin, Kita Nonton aja
Meski telah angkat bicara dan mengaku akan menaati konstitusi, mantan Menteri Kehutanan RI, MS Kaban justru melontarkan kritikan terhadap Jokowi.
Disampaikan melalui akun Twitter miliknya, @MSKaban3, ia mengatakan bahwa ambisi Jokowi untuk menunda Pemilu 2024 kian terbaca.
"Presiden memberi contoh preseden yang tak patut sebagai pemimpin," kata MS Kaban, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Senin, 7 Maret 2022.
Pasalnya, menurut MS Kaban, dengan membolehkan sejumlah usulan yang melawan konstitusi bukankah hal tersebut merupakan cara berpikir radikal.
"Presiden boleh radikal?" tutur pria berusia 63 tahun ini mempertanyakan.
Apabila demikian halnya, MS Kaban menegaskan bahwa masuk akal jika rakyat juga bersikap radikal terhadap presiden.
"Masuk akal kalau rakyat juga bersikap radikal thd Presiden," pungkas MS Kaban mengakhiri cuitannya.