PR DEPOK - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai hal yang ditakutkan para koruptor bukan hukuman penjara, melainkan dimiskinkan.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci dalam acara Kick Off G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) bertajuk 'Presidensi G20: Kuatkan Komitmen Bersama Berantas Korupsi' di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Yang ditakuti koruptor itu sebenarnya bukan penjara, melainkan kemiskinan,” ujar Mahfud MD seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Hendri Satrio Minta Ma’ruf Amin Lantang Menolak Wacana Penundaan Pemilu 2024
Untuk itu, Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelamatkan aset hasil kejahatan para koruptor yang disembunyikan.
“Penguatan kerja sama lintas instansi dan negara diharapkan dapat menjangkau tantangan untuk menyelamatkan aset hasil kejahatan, seperti korupsi secara optimal, dalam hal ini, peran KPK dan PPATK dalam kolaborasi global sangat diperlukan,” ujarnya.
Pasalnya, menurut Mahfud MD, sebagian besar koruptor memindahkan aset hasil korupsi tersebut ke luar negeri.
“Laporan PPATK menyebutkan masih banyak ditemukan modus pemindahan aset hasil korupsi ke luar negeri. Aset itu kemudian hanya diambil sesuai kebutuhan komersial pelaku kejahatan secara pribadi,” kata Mahfud MD.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Kick Off Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20, yang menandai dimulainya pembahasan upaya pemberantasan korupsi oleh negara-negara anggota G20.
Pembukaan ACWG G20 dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD.
ACWG merupakan forum negara-negara yang tergabung dalam G20 yang secara khusus membahas isu antikorupsi.
Forum ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dapat diimplementasikan dalam upaya pemberantasan korupsi, tidak hanya bagi para anggota G20, namun juga bagi negara-negara secara global.
ACWG G20 diharapkan bisa membawa hasil nyata untuk Indonesia dan dunia. Lantaran kontribusi ekonomi G20 sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto. Sehingga, pemberantasan korupsi menjadi penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi negara-negara G20.
Baca Juga: Cek Penerima Bansos BPNT Kartu Sembako Rp600 Ribu di cekbansos.kemensos.go.id, Begini Caranya
ACWG G20 juga diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan yang membantu negara-negara, mencegah korupsi pada praktik ekonomi digital, khususnya di Indonesia.
Alasanny karena Bank Indonesia mencatat, besarnya nilai ekonomi digital di Indonesia pada 2021 yakni mencapai Rp22 triliun.***