PR DEPOK - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengkritik DPR terkait mahalnya harga minyak goreng di Indonesia.
Susi menegaskan seharusnya DPR tidak membiarkan pemerintah kalah dengan para pengusaha. Sebab, ia menilai jika pemerintah kalah yang kesusahan adalah rakyat.
"Rakyat itu yang Anda wakili. Seharusnya Anda yang paling bertanggung jawab," kata Susi, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @susipudjiastuti.
Baca Juga: HET Minyak Goreng Dicabut, Roy Suryo: Baru Pertengahan Maret 2022 Pemerintah Sudah Kalah
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengaku kecewa kebijakan Mendag Muhammad Lutfi yang tidak bisa mengatasi ketersediaan dan stabilitas harga barang pokok, termasuk minyak goreng.
Politisi Partai Gerindra itu menyatakan pemerintah harus segera membuat kebijakan yang pro pada rakyat bukan pengusaha.
“Dari awal kita rapat tanggal 31 Januari 2022, saya sudah mengingatkan berulang kali pada Pak Menteri, jangan sampai kebijakan Permendag Nomor 6 tahun 2022 ini menjadi kebijakan macan kertas," katanya.
Baca Juga: Harga Minyak Goreng Melambung Imbas HET Dicabut, Ridwan Kamil: Fenomena yang Buat Prihatin
"Kebijakan ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan minyak goreng,” ujar Andre Rosiade seperti dikutip situs resmi DPR RI.
Lebih lanjut, Andre Rosiade menyatakan bahwa pemerintah seharusnya bisa tegas dan jangan kalah dengan pengusaha.
"Pemerintah harus cabut HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan kelapa sawit yang tidak mengirimkan DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation) ke perusahaan minyak goreng" ucap dia.
Baca Juga: Soal Minyak Goreng, Yan Harahap Nilai Mendag Tak Hanya Minta Maaf: Harusnya Sekalian Undur Diri
"Perusahaan minyak goreng pun harus dicabut izinnya kalau tidak memproduksi sesuai kepentingan rakyat," tuturnya tegas.***