PR DEPOK – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi telah mencabut aturan yang mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng.
Akan tetapi, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menilai kebijakan adalah bukti bahwa pemerintah sudah “kalah” dengan pengusaha minyak goreng.
Oleh sebab itu, anggota DPR RI itu pun menyatakan bahwa dirinya sangat kecewa dengan sikap pemerintah dalam menangani persoalan minyak goreng.
Andre Rosiade mengingatkan, seharusnya pemerintah berpihak kepada rakyat dalam persoalan apa pun.
Baca Juga: Istirahat hingga Dua Minggu, Apriyani Rahayu Batal Bertanding ke Swiss dan Korea Open 2022
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah untuk mendengarkan kemauan rakyat, yakni menyiapkan minyak goreng dengan harga murah.
Menanggapi hal itu, Susi Pudjiastuti memberikan komentarnya melalui akun Twitter miliknya, @susipudjiastuti.
Susi mengatakan bahwa DPR seharusnya tidak membiarkan pemerintah kalah dalam polemik minyak goreng.
"Karena kalahnya pemerintah yang susah rakyat. Rakyat itu yang anda wakili," ucap Susi, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com pada Jumat, 18 Maret 2022.
Dengan demikian, lanjut wanita yang juga merupakan seorang pengusaha itu, DPR adalah pihak yang paling bertanggung jawab.
"Seharusnya anda yang paling bertanggung jawab," pungkas Susi seraya mengakhiri cuitannya.
Seperti diketahui, dalam aturan lama soal HET disebutkan harga minyak goreng curah Rp11.500 per liter. Kemasan sederhana Rp13.500 per liter dan kemasan premium Rp14.000 per liter.
Setelah aturan dicabut, HET minyak goreng curah menjadi Rp14.000 per liter (disubsidi pemerintah) dan harga kemasan premium diserahkan kepada mekanisme pasar.***