PR DEPOK - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya dan jajaran sangat serius dalam mengutamakan aspek akuntabilitas.
Dilansir dari RRI, upaya keseriusan Jokowi dipertegas dengan meminta aparat pengawas internal pemerintahan untuk tidak ragu dalam menindak pihak-pihak yang ingin melakukan korupsi dan mencuri uang negara.
"Saya ingin tegaskan, bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan," ujar Presiden Jokowi dalam arahan di acara Pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Internal Pemerintah secara virtual di Istana Merdeka pada Senin, 15 Juni 2020 yang dikutip oleh Pikiranrakyat-depok.com.
Baca Juga: Bintang Emon Disebut Pakai Narkoba, Rekan Komika Membela: Dia Enggak Punya Sejarah Bandel
Jokowi juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk menjaga uang negara dan kepercayaan rakyat.
Hal ini mengingat uang negara yang dialokasikan untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia kini sebesar Rp 677,2 Triliun.
"Tapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mensrea, maka silakan bapak ibu 'gigit' dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus kita jaga," tegas Jokowi.
Dalam rapat tersebut, dihadiri oleh Wapres Ma'ruf Amin, Kepala BPKP, Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri, para gubernur, bupati, wali kota, dan para pejabat lainnya.
Baca Juga: Harga Logam Mulia Emas Hari Ini di Pegadaian, 15 Juni 2020: Antam, Antam Retro hingga UBS
Salah satu lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan di sektor keuangan dan perencanaan yakni BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bersiap untuk menindaklanjuti arahan Jokowi.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, kolaborasi dan sinergi antarelemen pengawasan dibutuhkan dalam penanganan COVID-19, tidak terkecuali Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Ateh menjelaskan, APIP harus berperan aktif dalam upaya menyediakan "early warning system" dan memberikan solusi yang tepat dan cepat atas permasalahan yang dihadapi dalam penanganan COVID-19, khususnya dalam menjaga akuntabilitas.
Jokowi meminta kepada aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, dan penyidik pegawai negeri sipil untuk menggigit para pelaku yang berniat korupsi.
Baca Juga: BREAKING NEWS: Pesawat TNI AU Jatuh di Permukiman Warga di Riau
Sementara untuk BPKP, inspektorat, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPKP), Jokowi meminta aparat internal pemerintah tersebut harus fokus pada pencegahan dan perbaikan tata kelola.
"Selain itu, kerja sama sinergi dengan lembaga pemeriksa eksternal, BPK, harus terus dilakukan demikian juga sinergi antara aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, dan KPK harus kita lanjutkan," kata Jokowi.
Ia pun meminta untuk dibangunnya sistem peringatan dini 'early warning system' sebagai upaya dalam memperkuat tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.***