PR DEPOK - Bupati Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) Simon Nahak, berbincang dengan Pikiran Rakyat Media Network terkait potensi dan pemberantasan korupsi di wilayahnya tersebut.
Adapun Simon menjelaskan bahwa Kabupaten Malaka memiliki potensi dari perikanan dan kelautannya yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia.
"Malaka memiliki potensi dalam perikanan dan kelautan, memang karena laut kami cukup panjang dan cukup luas, karena di sebelah barat berbatasan dengan satu Kabupaten Timor Tengah Selatan, lalu sampai ke timur dengan Timor Leste, dan selatannya hampir semua dengan negara Australia, ini memang cukup luas wilayah perairan dan perikanannya," ujar Simon Nahak.
Baca Juga: Kategori dan Besaran Bansos PKH Tahap 3 yang Cair Juli 2022, Segera Login cekbansos.kemensos.go.id
Lalu, Simon menjelaskan potensi Kabupaten Malaka dari penduduknya yaitu potensi dari bidang pertanian, yang saat ini memiliki lahan basah dan lahan kering.
"Potensi penduduk adalah potensi pertanian, potensi pertanian kami ada dua lahan, ada lahan basah, dan lahan kering, lahan basah kami juga cukup besar, karena kami memiliki potensi persawahan 5000 hektar," kata Simon Nahak.
Selanjutnya, Simon mengungkap bahwa penduduk Kabupaten Malaka hingga saat ini kurang lebih ada 200.000 jiwa dan membutuhkan beras 11.200 ton per tahunnya.
Baca Juga: Cristiano Ronaldo Siap Kembali ke Manchester United, Erik ten Hag Akui Sudah Tak Sabar
"Jika kami kalkulasikan kebutuhan kami jumlah penduduk kurang lebih 200.000 jiwa, sehingga kalau di kalkulasikan setidaknya kami membutuhkan beras itu 11.200 ton per tahun," lanjutnya.
Simon menjelaskan bahwa mengukur sumber daya manusia (SDM) berkualitas di Kabupaten Malaka, menurutnya minimal ada dua kriteria.
"Mengukur kualitas sumber daya manusia, mohon maaf saya memiliki latar belakang akademisi atau sekaligus praktisi hukum, bagi saya ukurannya minimal ada dua kriteria minimal," kata Simon Nahak.
Lebih lanjut, Simon mengungkap idenya yakni Kartu Malaka Cerdas yang bekerja sama dengan bank daerah untuk membantu para siswa.
"Bagi saya untuk mengukur kabupaten Malaka memiliki kualitas yaitu ketika tingkat pendidikan di masyarakat itu bisa ditingkatkan. Lalu campur tangan pemerintah, saya mempunyai ide dengan adanya Kartu Malaka Cerdas yang bekerja sama dengan bank Nusa Tenggara Timur (NTT) bank daerah," kata Simon Nahak.
Kemudian, Simon menjelaskan ada dua seri dalam program Kartu Malaka Cerdas yang ia inisiasi tersebut. Adapun seri A untuk siswa SD dan SMP, yang bersumber dari APBD.
"Ada dua seri, ada seri A dan Seri B. Seri A kami berikan karena ada batasan kewenangan untuk mengelola sekolah sampai dengan tingkat SMP, sehingga beasiswa pun kami berikan kepada siswa SD dan SMP yang juara sekolah, juara 1, 2 dan 3, beasiswa itu berupa Kartu Malaka cerdas, dan itu bentuknya ATM, jadi ketika siswa ingin bayar uang sekolah, ia tinggal masukkan Kartu ke AtM, bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah itu memang sumbernya dari APBD," kata Simon Nahak.
Sedangkan, seri B diperuntukkan beasiswa untuk S1, S2, S3 yang terbentur anggaran atau biaya untuk menyelesaikan tugas akhir.
"Seri B, anak anak Malaka banyak yang sekolah di luar sana, mereka sekolah keliling Indonesia, mereka bahkan sampai ke luar negeri, tetapi saat menyelesaikan tugas akhir terbentur anggaran, nah kita bantu disana, karena kami punya keterbatasan kewenangan tadi, sehingga kami bantu memberikan bantuan beasiswa dengan Kartu Malaka Cerdas Seri B untuk S1, S2, S3, ketika mau menyelasaikan tugas akhir," kata Simon Nahak.
Baca Juga: Ogah ke Chelsea, Jules Kounde Putuskan Berangkat ke Barcelona Musim Panas Ini
Selain itu, Simon menjelaskan dirinya terpikir akan adanya Kartu Malaka Sehat yang berintegrasi dengan eKTP, hal tersebut ia inisiasi karena tak semua KIS (Kartu Indonesia Sehat) dimiliki masyarakat.
"Salah satu ukuran lain, yaitu bagaimana akses untuk cepat mendapatkan jaminan kesehatan, kami berterima kasih kepada pak presiden karena mendapat KIS, Kartu Indonesia Sehat, tetapi nampaknya di lapangan ternyata tidak semua memiliki, karena itu kita integrasi dengan BPJS, saya terpikir dengan Kartu Malaka Sehat, integrasi ada yang menggunakan eKTP," kata Simon Nahak.
Adapun Simon menjelaskan keuntungan penggunaan eKTP untuk Kartu Malaka Sehat, yaitu jika sakit maupun tidak sakit, anggaran akan tetap keluar, untuk berobat di rumah sakit yang telah diajak bekerja sama.
Baca Juga: Tips Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 38, Simak Poin-poin Penting Ini agar Dapat Insentif
"Apa keuntungannya? Ternyata jika kita gunakan eKTP, itu sakit tidak sakit anggaran tetap keluar, dan hanya rumah sakit yang diajak bekerja sama saja, tidak bisa di semua rumah sakit. Jadi keunggulannya jika warga tidak sakit maka anggaran tadi masuk ke APBD," ujar Simon Nahak.
Simon juga menyinggung terkait tata kelola demokrasi, saat 100 hari kerja ia melakukan audit, dan hasilnya banyak sekali temuan korupsi.
Ia mengatakan 99 kepala desa melakukan penyimpangan anggaran, dan hingga saat ini audit terus dilakukan.
"Tata kelola demokrasi, saya dipercaya oleh masyarakat, gerakan saya yang pertama yaitu audit, audit seratus hari kerja, jadi saat saya melakukan gerakan itu, wow ternyata cukup fantastis karena banyak yang saya temukan, 99 kepala desa dari 177 di kabupaten malaka itu ada penyimpangan anggaran, dan sampai hari ini bahkan makin bertambah, audit terus saya lakukan dan tak hanya untuk kepala desa," ujar Simon Nahak.
Baca Juga: Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 38, Buka www.prakerja.go.id dan Ikuti Langkahnya Disini
Adapun Simon menyatakan bahwa korupsi ialah perbuatan melanggar norma, dan di tata kelola demokrasi ini ia fokus ke pemberantasan korupsi.
"Korupsi itu kan mencuri uang negara perbuatan yang tidak baik, tidak benar dan melanggar norma, maka di tata kelola demokrasi ini saya fokuskan untuk memberantas korupsi," kata Simon Nahak.
Selain itu, Simon juga menyinggung infrastruktur di Kabupaten Malaka, hingga saat ini belum memiliki kantor bahkan rumah jabatan, akan makin sulit jika korupsi terus dipelihara.
Baca Juga: Cara Cek Daftar Penerima BPNT 2022 yang Cair setiap Bulan
"Untuk infrastruktur, Malaka belum memiliki kantor, bahkan belum punya rumah jabatan, jika korupsi terus dipelihara, bagaimana Malaka bisa memiliki membangun," kata Simon Nahak.
"Saya baru setahun lebih, dari 50% program saya sudah bisa jalan," tambah Simon Nahak, seperti diungkap saat klarifikasi virtual dengan Pikiran Rakyat.
Simon Nahak juga sempat menjawab beberapa pertanyaan yang ditujukan padanya terkait Kabupaten Malaka, salah satunya dalam pemberantasan korupsi dan pembangunan di wilayahnya tersebut.
Ia mengatakan bahwa dirinya menerapkan teori makan bubur, karena makan bubur pasti dari pinggir, begitupun memberantas korupsi, bisa dimulai dari desa.
"Saya menggunakan teori makan bubur. Makan bubur kan pasti dari pinggir, tidak langsung main di tengah, kenapa dimulai dari desa karena bagi saya anggaran yang digelontorkan dari pemerintah pusat itu kan cukup besar, antara lain yang saya pantau hampir setiap desa itu setiap tahun Rp1 miliar. Cuma yang saya lihat anggaran itu tidak digunakan dengan maksimal, saya perhatikan tidak semuanya berjalan," kata Simon Nahak.
Ia menjelaskan bahwa memperbaiki itu tidak hanya melihat fisik. Simon menyinggung para pekerja yang tidak disiplin masuk kantor.
"Memperbaiki itu tidak hanya melihat fisik, kalau hanya dari fisik, melihat anggaran ya sudah selesai, tapi kalau dari mental manusianya tidak diperbaiki, gimana mau maju jika disiplin masuk kantor saja tidak," kata Simon Nahak.
Lebih lanjut, Simon Nahak juga mengatakan dirinya lebih sering bekerja di lapangan, dan turun ke desa-desa untuk memantau.
"Sebagai kepala daerah, jika tidak rajin turun ke desa, maka akan semakin banyak bentuk penyelewengan-penyelewengan yang terjadi," kata Simon Nahak.***