PR DEPOK - Presiden Jokowi meyakini bangsa Indonesia dapat merayakan hari jadi ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 di ibu kota Negara Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.
“Dengan usaha kita bersama dalam semangat gotong royong, 17 Agustus 2024 pasti bisa kita rayakan bersama di nusantara,” ujar Jokowi, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara.
Perayaan HUT ke-79 RI di IKN menandai peresmian pusat pemerintahan RI di ibu kota baru, sekaligus peralihan pusat pemerintahan dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara.
Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur utama penggerak roda pemerintahan pusat di IKN tentu saja ingin bergerak dan bekerja di kota ini dengan konsep kota hutan cerdas.
Baca Juga: 13 Link Twibbon Harlah 1 Abad NU 2023, Keren dan Menarik
Berdasarkan informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KempanRB) Republik Indonesia, direncanakan akan dilakukan pentahapan sekitar 100.000 ASN dari berbagai kementerian/lembaga negara.
Untuk IKN dari awal 2024 hingga 2029, total ASN yang akan dialihkan ke IKN terdiri dari 956 pejabat pemerintah, 3.264 pejabat senior dan 95.803 ASN operasional, termasuk ASN milenial pada kelompok usia 20 hingga 39 tahun sebesar 47,86 persen, diikuti 40 hingga 49 tahun dengan usia 28 tahun.
0,81 persen, ASN 50-60 tahun menjadi 19,83 persen dan ASN 60 tahun menjadi 3,5 persen.
Negara menanggung ASN dan keluarganya (apabila ASN tersebut sudah menikah atau menikah), yang dipindahkan ke ibu kota baru di bawah tanggung jawab ASN, pasangan ASN, dua anak dan pembantu rumah tangga.
Baca Juga: Hingga Hari Ini, Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kota Depok Capai 180.000 Orang
Rencananya, ASN kementerian/lembaga yang akan dialihkan ke IKN harus dibagi dalam beberapa klaster.
Kelompok pertama yang akan dipindahkan adalah klaster inti pemerintahan, yaitu. H. Presiden dan Wakil Presiden, lembaga tinggi negara, d. H. MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Kemudian Kementerian Koordinator (kemenko) untuk kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar industri publik nasional, instrumen pertahanan dan keamanan negara, lembaga negara independen dan badan publik seperti Bank Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Sehubungan dengan rencana perpindahan ASN ke IKN Nusantara mulai tahun 2024, maka kesiapan infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sambungan jalan dan jembatan serta perumahan bagi ASN tentunya harus dikembangkan secara matang.
Bagaimana kesiapan infrastruktur dasar PUPR di IKN Nusantara selama ini disiapkan dan dibangun?
Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, ketersediaan air merupakan faktor terpenting bagi pembangunan daerah.
Bendungan Sepaku Semoi merupakan infrastruktur dasar yang harus dibangun tidak lebih awal dari pembangunan IKN Nusantara.
Progres konstruksi Bendungan Sepaku Semoi saat ini sudah mencapai 82,5 persen.
Bendungan utama yang tingginya kurang dari 4 meter itu saat ini sedang ditinggikan dan diharapkan selesai dan ditutup pada Juni tahun ini.
Bendungan Sepaku Semoi mampu memasok air baku 2.500 liter per detik, 2.000 liter per detik ke IKN Nusantara dan sisanya 500 liter per detik ke Balikpapan.
Selain bendungan, Kementerian PUPR juga menyiapkan pintu masuk Sepakujoki yang berkapasitas 3.000 liter per detik.
Oleh karena itu, jumlah total air baku adalah 5.000 liter per detik untuk 2 juta IKN pada tahun 2035.
Baca Juga: Resmi Menikah, Ini Profil dan Biodata Mikha Tambayong, Aktris dan Istri dari Deva Mahenra
Setelah 2035, Kementerian PUPR juga akan membangun Bendungan Batu Lepek di Kabupaten Kutai Kartanegara berkapasitas 4.300 liter per detik untuk menambah pasokan air baku pada 2045.
Rencana penyediaan air baku tersebut tidak hanya berlaku untuk kawasan KIPP saja, melainkan untuk seluruh sembilan kawasan pengembangan IKN Nusantara seluas 256.000 hektare.
Selain infrastruktur air, sarana dan prasarana jalan juga penting sebagai infrastruktur dasar penghubung saat pelaksanaan IKN Nusantara, khususnya KIPP, agar layak huni ASN di tahun mendatang.
Salah satunya adalah penyelesaian Jalan Lingkar Sepaku, yang akan mendukung koneksi ke Wilayah Administrasi Pusat (KIPP) Wilayah Ibukota Negara (IKN) Kepulauan Kalimantan Timur dengan pengerjaan segmen 1 kini telah selesai.***