PR DEPOK - Partai Golkar telah mengadakan Rakernas dalam rangka menentukan calon Presiden dan calon wakil Presiden di pemilu 2024 nanti, yang telah dimandatkan kepada Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.
Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, mengungkapkan bahwa hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar memberikan mandat kepada ketua umum untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Disampaikan Airlangga saat berada di kantor DPP Golkar, Jakarta, bahwa dalam pemilihan presiden, mereka memberikan mandat kepada ketua umum untuk menetapkan capres dan cawapres serta membentuk koalisi bersama Partai Golkar.
"Untuk pemilihan presiden memberikan mandat kepada ketua umum menetapkan capres dan cawapres dan koalisi bersama Partai Golkar," katanya di Kantor DPP Golkar, Jakarta, dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara, Minggu.
Baca Juga: Cara Cek Status Penerimaan KJP Plus Tahap 1 Juni 2023 Online Lewat HP
Selanjutnya, terkait dengan sistem pemilu, seluruh daerah dan organisasi massa Golkar meminta agar pemilu dilaksanakan secara proporsional terbuka. Rakernas menugaskan DPP untuk terus berjuang guna memperjuangkan sistem proporsional terbuka.
Dalam konteks pemilu, di mana calon legislatif Partai Golkar disusun berdasarkan urutan abjad, diharapkan agar dapat dibuat berdasarkan nomor urut sesuai waktu. Nomor urut ini didasarkan pada PDLT, yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas, dan perilaku yang tidak tercela.
"Untuk pemilihan presiden memberikan mandat kepada ketua umum menetapkan capres dan cawapres dan koalisi bersama Partai Golkar," katanya di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Minggu.
Tak hanya itu, sayap pemuda dan wanita juga meminta agar diberikan kesempatan kepada generasi muda dan wanita, dengan memberlakukan kuota 30 persen khusus untuk wanita dan untuk calon legislatif wanita, akan diberikan kemudahan dalam kampanye.
"Untuk caleg wanita, diberikan kemudahan dalam kampanye," ujarnya.
Airlangga menegaskan bahwa Rakernas juga memberikan amanat kepada seluruh ketua DPD dan ketua umum Ormas Hasta Karya, yang telah didirikan maupun yang akan didirikan, untuk bertanggung jawab terhadap kemenangan dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.
Rakernas Partai Golkar dihadiri oleh sekitar 450 peserta, yang terdiri dari Pengurus DPP Partai Golkar, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI yang bukan Pengurus DPP Partai Golkar, Ketua Badan/Lembaga DPP Partai Golkar, Ketua Umum Ormas Hasta Karya dan Organisasi Sayap, Ketua, Sekretaris, Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia, dan Kepala Badan Saksi Nasional Partai Golkar Provinsi se-Indonesia.
Partai Golkar adalah salah satu partai politik di Indonesia. Nama "Golkar" merupakan singkatan dari "Partai Golongan Karya." Partai ini didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh mantan Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Sukarno.
Baca Juga: Hati-hati! Makanan dan Minuman Ini Menjadi Pantangan bagi Pengidap Asam Urat
Awalnya, Golkar didirikan sebagai alat politik oleh pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Golkar berperan sebagai partai penguasa yang mendukung kebijakan pemerintah dan menjadi penengah antara pemerintah dan masyarakat.
Selama masa Orde Baru, Golkar memiliki posisi dominan dalam politik Indonesia dan mendominasi parlemen. Partai ini menjadi satu-satunya partai yang diizinkan dalam sistem politik Orde Baru. Golkar juga memiliki berbagai organisasi fungsional seperti serikat buruh, organisasi petani, dan organisasi wanita yang mendukung partai tersebut.
Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Golkar mengalami perubahan dalam struktur dan orientasinya. Partai ini mengalami krisis internal dan berusaha untuk bertransformasi menjadi partai yang lebih demokratis.
Baca Juga: Recommended! 6 Warung Bakso Tersedap dan Ternikmat di Makassar, Cek di Sini Lokasinya
Dalam konteks politik Indonesia saat ini, Golkar tetap menjadi salah satu partai politik yang signifikan. Partai ini memiliki perwakilan di parlemen dan terlibat dalam pembentukan kebijakan negara. Meskipun saat ini Golkar tidak lagi memiliki dominasi yang sama seperti masa Orde Baru, partai ini masih memiliki pengaruh yang cukup dalam politik Indonesia.
Sepanjang sejarahnya, Golkar telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan dalam menghadapi perubahan politik dan sosial di Indonesia. Partai ini telah mengalami pemilihan umum dan berpartisipasi dalam koalisi pemerintahan serta perubahan kepemimpinan internal.***