PR DEPOK - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan penghormatannya terhadap jalannya proses hukum yang sedang berlangsung terkait pemeriksaan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.
"Ya, hormati hukum yang ada, hormati proses hukum yang ada," kata Jokowi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, merespons pemeriksaan Mentan Syahrul oleh KPK dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara.
Pada hari Senin (19/6), Mentan Syahrul memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.
Baca Juga: Wajib Dicoba! Kedai Soto Lamongan di Surabaya yang Punya Kuah Kental Sedap dan Gurih
Kehadiran Syahrul di KPK merupakan respons terhadap pengajuan permohonan penundaan pemeriksaan hingga 27 Juni 2023, namun KPK meminta kehadirannya untuk pemeriksaan pada 19 Juni 2023.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa puluhan saksi terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan. Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, mengungkapkan bahwa lembaga tersebut saat ini sedang fokus mengumpulkan keterangan dari para saksi.
Setelah seluruh keterangan saksi dianggap lengkap, tim penyidik KPK akan menyimpulkan apakah perkara tersebut layak untuk dilanjutkan ke proses hukum.
Baca Juga: Bukan BPNT Juni 2023, Bansos Pangan Beras 10 Kg Resmi Cair Hari Ini
Disampaikan Ali, selanjutnya, kami akan menentukan langkah selanjutnya setelah semua pihak yang diundang hadir dan kami dapat menarik kesimpulan dari beberapa proses penyelidikan.
"Berikutnya, saya kira kami akan tentukan sikap setelah para pihak yang diundang itu seluruhnya hadir dan cukup kami dapat ambil kesimpulan beberapa hal pada proses-proses penyelidikan," tutur Ali.
Ali juga menegaskan bahwa penyelidikan dugaan korupsi ini ditujukan untuk mengusut tindak pidana yang terjadi di Kementerian Pertanian, bukan semata-mata terfokus pada Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Juga: Login pip.kemdikbud.go.id untuk Cek Penerima Bantuan PIP Kemdikbud 2023 hingga Rp2,2 Juta
Ditegaskan Ali, Perlu digarisbawahi, penyelidikan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana di Kementerian Pertanian, bukan semata-mata menargetkan seorang menteri atau dikaitkan dengan politik.
"Saya perlu garisbawahi, di Kementerian Pertanian begitu ya, supaya tidak ada salah paham ataupun pahamnya yang salah. Karena kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK menargetkan seorang menteri kan begitu, ataupun dikaitkan dengan politik," jelas Ali.
Dengan adanya pernyataan ini, Presiden Jokowi menunjukkan komitmen dan sikap terbuka terhadap proses hukum yang berjalan, memberikan kepercayaan pada KPK untuk melakukan penyelidikan secara objektif dan transparan.
Baca Juga: 14 Rekomendasi Bakso di Makassar: Alamat dan Jam Buka yang Wajib Dicoba
Hal ini mencerminkan pentingnya penegakan hukum dalam menjaga integritas pemerintahan dan menjamin adanya keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Masyarakat pun berharap agar proses hukum ini dapat berjalan dengan adil dan tuntas untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia.***