PR DEPOK - Dalam penyelenggaraan ibadah umrah tahun 2020, Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyusun aturan terkait protokol kesehatan dalam proses penyelenggaraan ibadah tersebut.
Hal tersebut dilakukan Kemenag tentu agar kelangsungan ibadah umrah tahun 2020 bisa berjalan dengan baik, termasuk terhindar dari ancaman penularan pandemi Covid-19.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim menerangkan Kemenag berperan sebagai regulator dalam penyelenggaraan ibadah umrah serta melakukan berkoordinasi dengan Satuan Gugus Tugas Covid-19. Sebagi bentuk pengawasan penyelenggaraan keberlangsungan ibadah.
Baca Juga: Berbeda dengan Gibran Rakabuming, Bobby Nasution Gunakan Vespa Saat Daftar Cawalkot ke KPU
"Selaku regulator penyelenggaraan umrah, kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Satgas COVID-19,” kata Arfi Hatim, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Kemenag juga turut meminta arahan dari Kemenkes serta Satgas Covid-19 berkaitan dengan aturan penerapan protokol kesehatan virus Covid-19 yang diperuntukan kepada jemaah yang akan berangkat melaksanakan ibadah umrah.
Arfi Hatim menjelaskan persiapan pada protokol kesehatan penyelenggaraan ibadah umrah merupakan bentuk dari usaha pemerintah dalam mengadakan ibadah umrah terutama di masa
pandemi Covid-19 saat ini.
"Saudi belum mengumumkan kapan akan mulai membuka penyelenggaraan umrah. Sembari menunggu, kami lakukan persiapan, termasuk menyusun pedoman penerapan protokol penyelenggaraan umrah di masa pandemi," ujarnya.
Baca Juga: Muncul Asumsi Hindari Bayar Pajak, 2 Apartemen Mewah Jackie Chan Disita Diduga Sengketa Hak Milik
Namun dalam proses penyusunan, Kemenag juga telah menyurati Kemenkes serta Satgas Covid-19, yaitu pada Surat Dirjen PHU pada tanggal 24 Agustus 2020. Isi surat tersebut berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi pada penerapan protokol kesehatan diseusaikan dengan standar bagi jemaah umrah dalam melaksanakan ibadah.
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan dalam melakukan pembahsan secara intensif, disertai dengan kementerian ataupun lembaga yang terkait guna kemudahan dalam keberlangsungan ibadah umrah.
“Kementerian Kesehatan telah siap berkoordinasi untuk membantu kelancaran dan perlindungan kesehatan bagi jamaah umrah," ucap dia.
Di waktu berbeda, Noer Aliya Fitra selaku Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Urah dan Haji Khusus menegaskan pihaknya akan melakukan tindakan guna mempercepat proses ketentuan yang berkaitan dengan aturan tersebut, agar menjadi sebuah pedoman untuk kedepannya bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Baca Juga: Singgung Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri, Nadiem Makarim: Kembalilah, Tanah Air Membutuhkan Anda
"Kami akan segera terbitkan aturannya dan itu akan menjadi rujukan penyelenggaraan ibadah umrah sekaligus persyaratan yang harus ditaati PPIU yang akan memberangkatkan jamaahnya pada musim umrah 1442 H," kata Noer Aliya Fitra.***