PR DEPOK - Pernyataan Ketua DPP Bidang Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani hingga kini masih menjadi perbincangan hangat sejumlah pihak yang meminta agar Puan Maharani meminta maaf atas pernyataannya tersebut.
Seperti diketahui, anak dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu melorkan pernyataan harapan kepada Sumatra Barat (Sumbar) menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila.
Banyak pihak yang membela pernyataan tersebut, tak sedikit pula yang melontarkan kritikan terhadap Puan Maharani, bahkan adapun yang tidak memihak keduanya. Termasuk Ketua Umum (Ketum) DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama dalam keterangan persnya.
Baca Juga: Klaim Covid-19 Bukan yang Terakhir, WHO: Persiapkan Diri untuk Pandemi Berikutnya
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI, Selasa 8 September 2020, Haris Pertama mengatakan tidak elok jika persoalan ini didiamkan dan menjadi bola liar konsumsi politik, apalagi ini musim Pilkada. Untuk itu, dia mengimbau agar kedua belah pihak, baik Puan Maharani dan warga Minang untuk saling memaafkan.
"Yang lebih penting Mba Puan meminta maaf atas kesalahpahaman ini" ujar Haris Pertama.
Lebih lanjut ia meyakini, masyarakat yang terdapat di tanah Minang juga akan memaafkan, jika Puan Maharani bersedia untuk meminta maaf. Hal tersebut akan berdampak besar, jika berlarut-larut dan didiamkan. Nantinya akan ada pernytaan terkait dengan cara kerja politisi yang dapat mengakibatkna suatu konflik.
"Karena itu saya meminta sebagai Warga Minangkabau, masalah ini untuk segera dituntaskan melalui etika dan adab yang bersandar pada syariah, tidak perlu ada pembelaan berlebihan," ucapnya.
Baca Juga: Bali Catat Lonjakan Kasus Covid-19, Epidemiolog: Rapid Test Tak Cocok untuk Saring Wisatawan
Haris Pertama juga mengajak agar menjaga kerukunan bangsa supaya tidak terjadi terpecah belah akan adanya teks –teks politik yang bisa merusak perdamaian.
Dirinya menjelaskan Pancasila dengan Sumbar tidak dapat dipisahkan, karena kandungan nilai-nilai pada sila di Pancasila merupakan suatu bagian dari adat serta budaya Minangkabau serta erat dengan orang Minang.
"Tentu saja keliru memonopoli rasa pancasilais hanya hidup dalam partai politik," kata Haris Pertama.
Haris Pertama juga menekankan, tidak pantas jika dalam isu saat ini partai politik menjadikan isu Pancasila sebagai kata kunci. Terlebih nilai-nilai luhur pada Pancasila sudah menjadi dasar dari negara maupun partai politik.
Baca Juga: Kisah Gadis Delapan tahun yang Tengah Berjuang Melawan Kanker Langka Mematikan
Untuk itu, Haris juga menambahkan agar tidak perlu melakukan monopoli yang mengaitkan isu pada Pancasila, hal tersebut akan memicu perubahan pandangan politik yang dapat merusak nilai-nilai Pancasila sendiri.***