PR DEPOK - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah mengeluarkan keputusan tarik rem darurat untuk mengaktifkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total yang akan diselenggarakan Senin, 14 September 2020 mendatang.
Beragam reaksi datang menanggapi keputusan Anies Baswedan yang dinilai terlalu dini dan melangkahi pemerintah pusat, sehingga beberapa pihak meminta Gubernur DKI Jakarta tersebut diminta untuk terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, utamanya terkait dengan penanganan pandemi Covid-19.
Setelah politikus parati Gerindra, dan politikus PDI Perjuangan, hal senada dilontarkan Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay yang menyatakan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan DKI Jakarta yang harus ditingkatkan.
Baca Juga: BMKG: Waspada Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang Landa Sejumlah Wilayah Jabar
Hal tersebut lantaran DKI Jakarta adalah pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi serta episentrum roda ekonomi nasional. Berkat hal tersebut setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sudah sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.
Lebih lanjut Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa dirinya menduga kebijakan yang telah diutarakan Gubernur DKI Jakarta itu telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
"Awalnya, saya menduga bahwa kebijakan pak Anies itu sudah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Makanya, saya mengapresiasi dan meminta agar tingkat kedisiplinan ditegakkan lebih tegas," ujar Saleh pada Sabtu, 12 September 2020 seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI.
Selain itu, ia mengatakan bahwa kebijakan kembali pemberlakuan PSBB Total tersebut dinilai sebagai kebijakan yang mendadak.
Baca Juga: Cerita Penerima Kartu Prakerja, Dapat Mulai Usaha hingga Bantu Ekonomi Keluarga
"Belakangan, presiden Jokowi malah menafsirkan PSBB itu diberlakukan pada skala RT/RW. Bahkan, pak Airlangga menganggap bahwa penerapan kebijakan PSBB itu sebagai kebijakan mendadak. Implikasi pada kehidupan ekonomi akan besar. Ini berarti, belum ada koordinasi dan konsultasi ketika kebijakan itu diambil," kata Saleh.
Lebih lanjut politisi PAN yang menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu pun berharap agar setiap kebijakan yang diambil didasarkan atas kajian yang matang.
Saleh Partaonan Daulay menyatakan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan harus rutin dilakukan. Dengan begitu, hasil dan efek dari setiap kebijakan yang diterapkan dapat kelihatan hasilnya secara jelas.
Kendati demikian, Saleh Partaonan Daulay menilai pekerjaan Anies Baswedan menurutnya baik, akan tetapi langkah yang ia ambil sejatinya dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.
Baca Juga: Studi Terbaru: Risiko Penularan Covid-19 Makan di Luar Lebih Tinggi Ketimbang Naik Kendaraan Umum
"Pak Anies itu dinilai pekerja yang baik. Tetapi, menurut saya, masih tetap perlu konsultasi dengan pemerintah pusat. Setidaknya, konsultasi dan koordinasi dengan komite penanganan Covid-19 beserta seluruh jajarannya. Kalau begini, masyarakat akan bingung sendiri. Mau ikut siapa? Pemerintah pusat atau DKI?" kata dia mengakhiri.***