PR DEPOK – Seruan Padjadjaran lahir dan disampaikan sivitas akademika dan alumni Universitas Padjadjaran di halaman Gedung Rektorat Unpad Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Bandung, Sabtu, 3 Februari 2024.
Seruan Padjadjaran adalah bentuk aspirasi dalam merespons dinamika demokrasi dan politik yang sedang terjadi di Indonesia saat ini.
Aspirasi tersebut disampaikan sejumlah guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni dengan aksi yang disebut sebagai “Seruan Padjadjaran: Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat”.
Baca Juga: SUDAH DIBUKA! Gerai Pelayanan Distribusi Pangan Bersubsidi di Pasar Jatirawasari, Jakarta Pusat
Dalam penyampaian aspirasi tersebut, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Prof. Arief Anshory Yusuf, mengatakan bahwa salah satu tugas akademisi adalah selalu mengingatkan bahwa akal sehat, hati nurani, juga keberpihakan pada kepentingan publik harus selalu menjadi pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.
Para akademisi Unpad memandang bahwa indikator dari suatu negara maju bukan hanya dilihat dari tingkat ekonominya saja. Melainkan melihat juga kualitas dari institusinya, yang salah satunya kualitas penegakan hukum dan demokrasi.
Dilansir dari Kanal Media Unpad, koordinator dari aksi Seruan Padjadjaran, yaitu Prof. Susi Dwi Harijanti, mengatakan bahwa seruan moral merupakan bentuk tanggung jawab akademisi.
Seruan Padjadjaran dihimpun berdasarkan pemikiran para guru besar, dosen, alumni, dan mahasiswa Unpad. Hal ini menjadikan aksi yang dilakukan di Unpad tidak hanya dari para guru besar, tetapi juga mengikutsertakan peran aktif dosen, mahasiswa, dan alumni.
Adapun isi dari Seruan Padjadjaran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten;
Baca Juga: Cara Cek Lokasi TPS Pemilu 2024 Secara Online Melalui Situs Resmi ‘Cek DPT Online’
2. Presiden dan elite politik harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika. Bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan;
3. Negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu;
4. Mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam kontestasi Pemilu 2024 dengan memilih para calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang sungguh, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi;
Baca Juga: Whoosh! Harga Tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung Turun, Berlaku Tarif Dinamis
5. Bersama-sama dengan seluruh masyarakat menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat serta mengawal hasil penyelenggaraan Pemilu 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat;
6. Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya sekadar prosedur memilih pemimpin. Demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara;
7. Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah.
Seruan Padjadjaran ini merupakan sebuah aspirasi dari persatuan sivitas akademika Unpad sebagai insan akademik. Unpad sendiri sebagai institusi negeri di bidang pendidikan tinggi tetap bersikap netral dan mendukung pelaksanaan Pemilu yang damai serta berkeadilan. ***(Reza Salman Alfaris)