Network
PR DEPOK – Perguruan tinggi di Indonesia terus aktif dalam menyuarakan penolakan terhadap berbagai isu politik dan demokrasi yang terjadi di negara ini.
Baru-baru ini, Universitas Padjajaran (Unpad) menjadi perguruan tinggi terbaru yang bergabung dalam menyampaikan petisi terkait pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Petisi ini dikenal dengan nama Seruan Padjajaran. Dalam petisi tersebut, civitas akademika Unpad menyoroti adanya ketidakpatutan dalam bernegara, pelanggaran etika, serta pencederaan terhadap nilai-nilai demokrasi yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi.
Mereka mengkritik pemerintahan Jokowi yang dinilai tidak mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, melainkan lebih mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Baca Juga: Debat Pilpres 2024 Terakhir, Ini Visi Misi Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar di Bidang Pendidikan
Salah satu perwakilan Unpad, Prof Ganjar Kurnia, menjelaskan bahwa menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia dapat diamati dari beberapa indikator.
Salah satunya adalah Indeks PersepsiKorupsi yang semakin memburuk. Selain itu, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penyusunan Omnibus Law pengaman investasi yang kurang melibatkan partisipasi publik juga menjadi tolok ukur menurunnya kualitas demokrasi.
Ganjar juga menyoroti bahwa pembangunan yang hanya berorientasi pada infrastruktur fisik tanpa memperhatikan kualitas institusi dan tatanan sosial akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan.
Menurutnya, upaya untuk melegitimasi kepentingan elit juga akan berdampak negatif terhadap cita-cita pendiri bangsa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Baca Juga: Jangan Terlewat! Cek Jadwal Debat Kelima Capres–Cawapres 2024, Apa Saja Temanya?
