PR DEPOK - Film Dirty Vote masih menjadi perbincangan hangat di media sosial hingga saat ini nampaknya kita patut untuk membicarakan salah satu pemain di sana.
Dari pantauan PR DEPOK dari Instagram Bivitri Susanti, film dokumenter ini telah ditonton sebanyak lebih dari 10 juta orang sejak dirilis pada Minggu 11 Februari 2024 lalu.
Film Dirty Vote menampilkan tiga pakar hukum yang menjabarkan adanya dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 yang salah satunya tentu saja Bivitri Susanti.
Sebagai satu-satunya ahli hukum perempuan di film tersebut, nama Bivitri Susanti menarik perhatian publik dan banyak yang penasaran tentang pendidikan, karier, hingga usianya.
Baca Juga: 10 Link Poster Ucapan Selamat Hari Valentine yang Bagus dan Keren
Sebutan pakar hukum tata negara nggak sembarangan disematkan kepada sosok Bivitri, namun sosoknya senang sekali menimba ilmu di perguruan tinggi hingga bekerja di bidang hukum tata negara.
Sejak 1999, ia merupakan alumnus Fakultas Hukum di Universitas Indonesia dengan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
perempuan kelahiran tahun 1974 itu pernah mendirikan lembaga penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan hingga saat ini masih eksis.
Ia mendapatkan beasiswa The British Chevening Awards, di Universitas Warwick, Inggris, dan lulus dengan 'distinction' yang setara cumlaude di tahun 2002.
Kecintaannya terhadap hukum membuatnya haus akan ilmu. Dengan begitu, Bivitri bertugas sebagai dosen di Sekolah Tinggi Hukum Jentera sejak 2015 hingga saat ini.
Ia mencari ilmu sebelumnya di Harvard Kennedy School of Government pada tahun 2013-2014.
Ia pernah menjadi visiting fellow di Australian National School of Regulation and Global Governence di tahun 2016 dan visiting professor di University of Tokyo pada tahun 2018.
Dosen hukum berusia 50 tahun tersebut dikenal sebagai sosok yang aktif berkecimpung langsung dalam pembaruan hukum Indonesia mulai dari terlibat dalam Koalisi Konstitusi Baru (1999-2002), penulisan Cetak Biru Pembaruan Peradilan, dan Tenaga Ahli untuk Tim Pembaruan Kejaksaan (2005—2007), hingga menjabat Tenaga Ahli untuk DPD di tahun 2007-2009.
Baca Juga: Rahasia Jadwal Pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 63 Februari 2024: Apa yang Harus Diketahui?
Ia juga pernah meraih penghargaan Anugerah Konstitusi M. Yamin dan menjadi panelis debat pertama di Pilpres 2019.
Sepak terjangnya di bidang hukum tak berhenti di situ, Bivitri tergabung dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk oleh eks Menko Polhukam, Mahfud MD, di tahun 2023.
Yang mana tim tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden RI Joko Widodo untuk mengatasi permasalahan hukum di Indonesia.***