PR DEPOK – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Hal tersebut diumumkan dalam pembacaan amar putusan perkara PHPU Pilpres 2024 oleh Ketua MK Suhartoyo di Gedung I MK RI, Jakarta, pada Senin, 22 April 2024.
“Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Suhartoyo seperti dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Antara, Senin, 22 April 2024.
MK menolak gugatan pihak Anies-Muhaimin karena dinilai tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Baca Juga: 8 Bakso Lezat di Kabupaten Banyumas, Rating Tinggi dan Rasanya Enak Tenan!
Meski demikian, ada pendapat berbeda atau dissenting opinion dari tiga Hakim Konstitusi, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.
Gugatan kubu Anies-Muhaimin teregistrasi dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang memuat 9 petitum sebagai berikut:
Petitum Anies-Muhaimin:
Baca Juga: STY Ungkap Kunci Kesuksesan Timnas Indonesia Lolos 8 Besar Piala Asia U23 2024
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang diktum kesatu.
3. Menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2024.
Baca Juga: LINK NONTON Lovely Runner Episode 5 Sub Indo, Cek Jam Tayang di Sini: Apakah Sun Jae Akan Selamat?
4. Menyatakan batal Keputusan KPU RI Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2023 bertanggal 13 November 2023 dan Keputusan KPU RI Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2023 bertanggal 14 November 2023, sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 2 atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
6. Memerintahkan Bawaslu RI untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
Baca Juga: Top Rating Semua, Ternyata di Sini 6 Rekomendasi Tempat Makan Bakso di Madiun
7. Memerintahkan presiden bersikap netral dan tidak mobilisasi aparatur negara, serta tidak menggunakan APBN sebagai alat untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang.
8. Memerintahkan Polri beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden secara netral dan profesional.
9. Memerintahkan TNI beserta jajarannya membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang presiden dan wakil presiden sesuai dengan kewenangannya.***