PR DEPOK – Tagar #TolakOmnibusLaw atau #BatalkanOmnibusLaw menggema di Twitter sebagai respon warganet usai Omnibus Law di tingkat I oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI selesai dibahas.
Dikutip Pikiranrakyat-com dari lama RRI, pada Senin 5 Oktober 2020, akun @UGMBergerak merilis cuitan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.
"Sikap Aliansi Mahasiswa UGM masih sama, yakni menolak RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dan meminta batalkan pengesahannya! #BatalkanOmnibusLaw #JegalSampaiGagal #MosiTidakPercaya," tulis akun @UGMBergerak.
Baca Juga: Tak Indahkan Jaga Jarak, Polisi Terpaksa Bubarkan Kerumunan Warga di Arena Gantangan Burung
Pengguna Twitter lain juga ikut menyuarakan penolakan terhadap RUU ini, seperti cuit akun @Gandjar_Bondan.
"Kesepakatan untuk meloloskan RUU Cipta Kerja dalam waktu relatif cepat membuktikan bahwa Pemerintah dan DPR disiplin menerapkan protokol saat pandemi: pakai masker dan jaga jarak"
"Maskernya menutupi telinga dan jaga jarak dengan rakyatnya. Selamat pagi!," tulis akun @Gandjar_Bondan.
Tidak ketinggalan politisi Partai Demokrat Hinca Panjaitan ikut bersuara lewat akun twitternya, @hincapandjaitan.
Menurutnya, RUU Cipta Kerja cacat substansi, dan tidak urgen.
"RUU Cipta Kerja: Cacat substansi, nir urgensi. Mari semua, terus monitor!," tulis @hincapandjaitan.
Aktivis Ulil Abshar Abdallah juga menolak RUU Cipta Kerja.
Baca Juga: Seperti Film, Masyarakat Bisa Saksikan Hujan Meteor Draconoid Secara Langsung Mulai 6 Oktober Besok
Melalui akun twitternya, @ulil, ia mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan dan harus memihak mereka yang sebagian besar berasal dari rakyat kecil.
"Saya sudah tidak di partai manapun sekarang. Tapi saya mendukung dua partai ini untuk menolak RUU Cipta Kerja"
"Jika sebuah RUU ditolak kaum perempuan, buruh, aktivis lingkungan, berarti memang ada masalah di dalamnya. Secara moral-etis, kita sebaiknya berpihak pada kaum kecil," tulis akun @ulil.***