PR DEPOK - Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu.
Peraturan hukum yang telah menjadi Undang-undang (UU) tersebut mendapatkan banyak penolakan dari hampir seluruh elemen masyarakat Indonesia khususnya kaum buruh dan mahasiswa.
Penolakan tersebut menghasilkan aksi unjuk rasa yang digelar mulai dari Selasa, 6 Oktober hingga Kamis, 8 Oktober 2020 lalu.
Baca Juga: Musim Kemarau Hampir Berakhir, BPBD Sumsel Deteksi 4.045 Titik Panas
Aksi demonstrasi tersebut terjadi pada sejumlah wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Palembang, dan Surabaya.
Selain itu, aksi demonstrasi juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti Sukabumi, Depok, dan Malang.
Aksi unjuk rasa itu berakhir dengan bentrokan dengan aparat penegak hukuk hingga perusakan terhadap fasilitas umum seperti yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.
Baca Juga: Lakukan Gerebek Lumpur di Kali Sekretaris untuk Antisipasi Banjir, Ini Imbauan Wali Kota Jakbar
Menteri Koordinator Bidang Politik hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah telah mengantongi dalang atau aktor dibalik rusuhnya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.
Selain itu, dirinya turut membantah isu sederet nama dikaitkan dengan dalang dibalik aksi ini, salah satunya Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Iya betul mas Andi Arief adik saya dia minta saya klarifikasi katanya pak Luhut, BIN, pak Mahfud klarifikasi tuduhan SBY menunggangi dan biayai itu, kalau tidak, tidak akan ada stabilitas politik, apa yang harus diklarifikasi kita kan tidak pernah bilang SBY dimana dan kapan kalau ada dimana dan kapan, kalau ada tunjukan akan saya selesaikan," kata Mahfud MD seperti dikutip oleh pikiranrakyat-depok.com dari RRI.
Baca Juga: Bertambah 24 Orang, Tower 6 dan 7 RSD Wisma Atlet Dihuni 1.462 Pasien Terkonfirmasi Positif Covid-19
Mahfud MD juga menyebut tudingan SBY sebagai dalang kerusuhan demo tolak UU Cipta Kerja berasal dari media sosial Twitter.
"Saya tahu ada yang menuding itu di medsos tapi bukan pemerintah, pemerintah tidak pernah nyebut nama SBY. Bahwa nanti yang orang yang ditangkap, orang dekat dengan SBY bukan berarti dibiayi SBY itu karena dekat dengan saya juga itu biasa, aktivis itu kan dekat dengan siapa saja kita tidak pernah nyebut SBY," tutur Mahfud MD.***