PR DEPOK - Sejumlah pihak menilai, komunikasi politik di bawah pimpinan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tampak terlihat sebagai titik terlemah.
Menyadari hal itu sejumlah pihak menyarankan agar presiden mengganti jajaran menteri untuk memaksimalkan empat tahun terakhir masa jabatannya.
Pernyataan itu diungkapkan oleh Ketua Umum Organisasi Relawan Jokowi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) Hendrik Dikson Sirait dalam keterangan pers peringatan satu tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo Periode kedua.
Baca Juga: Tarif Swab Test Ditetapkan Rp900 Ribu, Masyarakat Diminta Lapor Jika Harga Diatas Maksimal
"Komunikator pemerintah gagal dan nampak kedodoran meluruskan informasi dan misinformasi di ranah publik yang begitu masif," ujar Hendrik seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI.
Menurutnya, akibat kegagalan komunikasi politik yang dilakukan oleh para menteri atau pembantu presiden mengakibatkan kebijakan Joko Widido menjadi penuh gejolak dan menimbulkan citra negatif di masyarakat, salah satunya seperti Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Hendrik mengungkapkan kekurangan dari proses pembentukan UU Cipta Kerja yang menimbulkan citra negatif, dan memberikan saran.
Baca Juga: Kampanye Dukung Joe Biden, Barack Obama: Dia Mampu Keluarkan Kita dari Masa Kelam Amerika Serikat
"Citra negatif tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila proses legislasi sejumlah kebijakan itu tidak terkesan tertutup dan eksklusif"
"Akan tetapi terbuka dan inklusif dengan melibatkan semua stakeholder dan publik pada umumnya. Serta ada komunikasi politik yang kuat dari pemerintah yang mampu meyakinkan publik bahwa kebijakan tersebut penting dan karenanya perlu dibuat," kata Hendrik.
Hal itu membuat Hendrik menyarankan Presiden Joko Widodo untuk mengganti jajaran menteri yang dianggap gagal dalam melakukan komunikasi kebijakan publik.
Baca Juga: Mulai November, 290 Ribu Warga Depok Akan Terima Vaksin Covid-19
"Karena itu, presiden sebaiknya segera mengganti para pembantunya yang terbukti tidak bisa mendukung gerak, langgam, dan gaya presiden. Terutama yang terkait dengan urusan komunikasi politik kepada rakyat," ujarnya.***