Network
PR DEPOK – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi menegaskan rencana pengembangan sarana dan prasarana wisata alam di Taman Nasional (TN) Komodo tidak boleh bertentangan dengan habitat para Komodo.
Ia mengatakan bahwa perhatian khusus harus diberikan di wilayah Loh Buaya, Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur.
Menurutnya, hal itu harus menjadi perhatian bagi pemerintah agar konservasi alam komodo tetap terjaga kualitasnya.
Baca Juga: Muncul Desakan Copot Kepala Daerah, DPR: SK Daerah dari Presiden, Kalau Mau Cepat Pemakzulan
“Pembangunan yang dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan keinginan komodo. Keinginan tempatnya, keinginan alamnya, keinginan sumber pangannya, keinginan perkawinannya, keinginan bertelurnya, dan keinginan terus berkembangnya,” ucap Dedi dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari situs resmi DPR RI.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Otorita Pariwisata, Yayasan Komodo Survival Program, Yayasan Sunspirit Indonesia, serta World Wildlife Fund Indonesia di Gedung DPR RI, ia menyebut inti dari pembangunan tersebut yakni kelestarian komodo.
Menurut penilaiannya, Komodo itu sendiri merupakan ikon TN Komodo.
Baca Juga: Sinopsis Abduction, Aksi Taylor Lautner Temukan Orang Tua Asli di Tengah Incaran Penjahat Berbahaya
Wisatawan yang datang ke TN Komodo juga karena keberadaan para komodo.
Maka dari itu, menurutnya pembangunan kawasan wisata di TN Komodo harus memperhatikan asas konservasi.
“Serta tetap memegang prinsip perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam ekosistem,” katanya.
Baca Juga: Kritik Penurunan 900 Baliho Atas Perintah Pangdam Jaya, Fadli Zon: TNI Lawannya Bukan Ulama
Di samping itu, untuk membantu perlindungan komodo selama pembangunan kawasan TN Komodo, sempat terpikir rencana membuat penangkaran Komodo.
Hal tersebut berfungsi untuk melindungi dan menyelamatkan kelahiran anak-anak komodo.
“Jadi ketika ada yang lahir itu bisa diselamatkan, dengan pasokan pangan yang memadai. Namun, aspek ini membutuhkan dana yang besar,” ujarnya.
Baca Juga: Bukan untuk Pertama Kali, Agustinus Woro Pria Asal Flores Kembali Panjat Baliho di Kebayoran Baru
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah sedang menata dan mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, NTT.
Diketahui, salah satu kawasan yang akan mengalami perubahan desain secara signifikan adalah Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat.
Sebagai komisi yang membidangi sektor lingkungan hidup, Komisi IV DPR RI pun akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar infrastruktur yang dikembangkan di daerah tersebut tidak merusak kelestarian alamnya.***
