Network
PR DEPOK – Menteri BUMN dan juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir menegaskan pelaksanaan vaksinasi akan berjalan dengan transparan.
"Perjalanan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nanti transparan. Sejak awal, pemerintah terus melakukan sosialisasi," kata Erick Tohir seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari situs resmi Satgas Covid-19 Rabu, 25 November 2020.
Tak hanya sosialisasi, menurutnya pemerintah juga melakukan sejumlah pertemuan dengan para pakar.
Baca Juga: Pelanggaran Prokes pada Kampanye Pilkada Dikritik Berbagai Pihak, Mahfud MD: Hanya 2,2 Persen
Hal tersebut dilakukan lantaran keefektifan vaksin terkait nyawa manusia.
"Pertemuan-pertemuan dengan para pakar seperti, ITAGI, IDI, semua kita libatkan, karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan Covid-19 yaitu penyelamatan terhadap manusia," ujarnya.
Lebih lanjut Erick Thohir mengatakan, dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data.
Baca Juga: Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Pengamat Sektor Kelautan Ungkap Penyebabnya
Terdapat lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin Covid-19.
Pertama, mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data.
Kedua, menyaring data individu penerima vaksin prioritas.
Baca Juga: Tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Istri Edhy Prabowo Diamankan KPK
Ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri.
Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.
Sementara itu, Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) Soleh Ayubi menyatakan proses vaksinasi akan melibatkan banyak pihak, terlebih melihat alur waktu dan jumlah yang akan divaksinasi sangat besar.
Baca Juga: Tak hanya Edhy Prabowo, KPK Turut Tangkap Keluarga Menteri KKP yang Baru Tiba di Indonesia
Untuk itu, menurutnya pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Adapun tujuan penggunaan teknologi ini adalah menghindari kesalahan serta mempercepat proses.
"Proses-proses yang sebelumnya lama seperti, proses pendaftaran dan verifikasi, bisa dilakukan secara cepat. Dan yang terakhir kita berupaya menjaga kualitas, baik itu kualitas vaksinnya maupun kualitas pelayanannya," tutur Soleh.
Baca Juga: KPK Tegaskan Perbaikan Pengelolaan Aset Daerah pada Para Pemangku Kepentingan di Banten
Sebelumnya, sistem satu data ini telah disimulasikan sebanyak dua kali di tempat terpisah.
Simulasi pertama dilakasanakan di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu, 18 Novemner dan dihadiri Presiden Joko Widodo.
Simulasi kedua dilakukan di Puskesmas Cikarang, Bekasi pada Kamis, 19 November dan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Baca Juga: BREAKING NEWS, Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK
Diketahui, pemerintah telah menyiapkan dua skema vaksinasi yaitu, skema vaksinasi bantuan pemerintah untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, Aparat Hukum, dan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran.
Kedua adalah skema vaksinasi mandiri, yaitu vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara perorangan.***
