Network
PR DEPOK – Belum lama ini, aksi unjuk rasa yang digelar di Kota Sorong, Papua Barat, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Papua Merdeka atau West Papua New Guinea National Congress (WPNGNC), berakhir ricuh.
Dalam aksi unjuk rasa ini, empat polisi dan satu wartawan terluka saat kericuhan terjadi akibat ratusan massa mengibarkan bendera bintang kejora, yang tak lama dibubarkan oleh aparat.
Massa yang tidak terima dibubarkan lantas melempari polisi dengan batu dan botol, sehingga aparat terpaksa menembakkan gas air mata untuk memukul mundur para pengunjuk rasa yang memicu keributan.
Baca Juga: Antar Pesanan Tak Sampai Depan Pintu karena SOP, Pelanggan Aniaya Pengendara Layanan Makanan Online
Namun, massa semakin brutal dan mulai melempari polisi dengan kembang api, yang kemudian melukai satu anggota Polres, tiga anggota Brimob, serta seorang wartawan.
Atas kericuhan ini, tujuh orang diamankan oleh kepolisian untuk dimintai keterangan. Kabid Humas Polda Papua Barat, AKBP Adam Erwindi, mengatakan bahwa tim penyidik masih mendalami kasus ini.
"Penyidik masih mendalami peran masing-masing ketujuh orang tersebut, bila ada unsur tindak pidana akan kami proses lanjut," tuturnya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Baca Juga: Kembali Torehkan Prestasi, DKI Jakarta Dapatkan Medali Emas dalam Bhumandala Award
Disampaikan oleh Adam, unjuk rasa tersebut harus dibubarkan karena mengganggu ketertiban umum.
Selain itu, demo yang berujung ricuh itu juga menghalangi jalan umum sehingga pengguna jalan tidak bisa melewatinya.
Tak hanya itu, demo yang berlangsung di Kota Sorong itu juga tidak melayangkan pemberitahuan kegiatan kepada pihak kepolisian, serta isi materi demo juga melanggar Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 1998.
Baca Juga: Habib Rizieq Dirawat dan Jalani Observasi di RS, Polda Metro Jaya: Kita Positive Thinking Saja
Untuk diketahui, berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998, Pasal 15 menyebutkan bahwa pelaksanaan penyampaian pendapat di ruang publik dapat dibubarkan jika tidak memenuhi ketentuan.
Sementara itu, ketentuan yang dimaksud tertera pada Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 10 dan Pasal 11.
Selain itu, Pasal 16 mengatur bahwa pelaku atau peserta yang menyampaikan aspirasi namun melanggar hukum, dapat dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Ungkap Penyebab Kecelakaan yang Kerap Terjadi, Berikut Upaya Antisipasi dari Operator Tol Cipali
"Di mana setiap pendemo berkewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal 6 menghormati hak hak kebebasan orang lain, menghormati aturan moral yang diakui umum, mentaati hukum dan peraturan perundang undang yang berlaku”
“Selain itu, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan serta persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Adam.***
