Network
PR DEPOK – Pemerintah telah menetapkan tanggal 9 Desember 2020 yang bertepatan dengan Pilkada Serentak 2020 sebagai hari libur nasional.
Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2020 mengenai Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 sebagai hari libur nasional.
"Menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak," demikian isi dari Kepres putusan ke satu seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA.
Baca Juga: Langgar Peraturan Pilkada, Bawaslu Temukan Kendaraan Dinas untuk Kampanye
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai diberlakukan sejak 27 November 2020.
Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, serta 37 kota.
Pilkada serentak ini awalnya dijadwalkan untuk digelar pada 23 September 2020.
Baca Juga: Akademisi Nilai Tertangkapnya Edhy Prabowo Kian Gerus Elektabilitas Gerindra pada 2024
Namun karena adanya pandemi Covid-19, pelaksanaannya diundur hingga 9 Desember 2020 mendatang, yang juga bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia.
Sementara itu, tahap pendaftaran bagi semua calon peserta Pilkada 2020 telah dilaksanakan pada 4-6 September 2020 lalu.
Selanjutnya, KPU telah melakukan verifikasi dan mengumumkan peserta pilkada pada 23 September 2020.
Baca Juga: Lewat Pengembangan UMKM, DPR Sebut Jawa Barat Mampu Tingkatkan Ekonomi Nasional
Untuk masa kampanye bagi setiap paslon, KPU menetapkan masa kampanye dimulai sejak 26 September 2020, dan akan berakhir pada 5 Desember 2020 atau selama 71 hari.
Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan Pilkada 2020 ini akan tetap dilaksanakan terlepas dari kondisi Indonesia yang masih dilanda pandemi Covid-19.
Hal ini sempat disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, yang menegaskan bahwa Pilkada akan tetap diselenggarakan.
Baca Juga: Luhut B Panjaitan Sebut Tak Ada yang Salah dengan Permen Lobster, Begini Tanggapan Susi Pudjiastuti
Menurutnya, keputusan ini demi menjaga hak konstitusional rakyat untuk dipilih dan memilih.
"Pemilihan serentak 2020 tetap dilaksanakan untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih terpenuhi," tutur Azis Syamsuddin dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Azis juga memaparkan, keputusan Pilkada tetap diselenggarakan ini didasarkan pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatur mengenai hak memilih seperti tertuang dalam Pasal 43.***
