Network
PR DEPOK – Pemerintah RI bersikukuh untuk menerbitkan Calling Visa bagi Israel melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan alasan akan memperketat proses penerbitannya.
Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyahari turut memberikan tanggapannya dalam keterangan persnya, Senin 30 November 2020 kemarin.
Ia menegaskan, ketika pemerintah membuat peraturan harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.
Baca Juga: PA 212 Sebut Jutaan Umat Akan Kawal HRS ke PMJ, Polri: Negara Tidak Boleh Kalah dengan Premanisme
Oleh sebab itu, Kharis meminta kepada pemerintah untuk membatalkan penerbitan Calling Visa bagi Israel.
“Pemerintah jelas keliru ketika Calling Visa untuk Israel diberikan, dalam Pembukaan UUD NRI 1945 paragraf pertama jelas dan tegas menyatakan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Palestina masih diduduki Israel, itu jelas penjajahan,” kata Kharis dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari laman resmi DPR RI.
Lebih lanjut, ia pun mengaku sangat menyayangkan langkah Kemenkumham RI yang bertolak belakang dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.
Baca Juga: Viral Azan dengan Ajakan Jihad, Cyber Indonesia: Ini Penistaan Terhadap Agama Islam!
“Saya masih ingat dan selalu ingat perkataan Ibu Menlu, ‘Kita selalu dekat di hati, di setiap helaan napas politik luar negeri Indonesia, isu Palestina, is always there’,” ucapnya.
