Network
PR DEPOK – Kabar mengejutkan datang dari tanah Papua pada Selasa, 1 Desember 2020, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (The United Liberation Movement for West Papua/ ULMWP) telah mendeklarasikan kemerdekaannya dan membuat pemerintahan sementara.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, meminta agar pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh deklarasi kemerdekaan yang dilakukan ULMWP tersebut.
"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur (Timor Leste). Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua belum stabil," kata Sukamta saat dikonfirmasi di Jakarta Rabu, 2 Desember 2020 seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari ANTARA.
Baca Juga: Enggan seperti Timor-Timur, Pemerintah Diminta Jangan Anggap Remeh Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat
Menurut Sukamta, perkembangan situasi di Papua yang masih belum stabil tersebut perlu disikapi secara serius oleh Pemerintah Indonesia.
Sebab dalam menangani permasalah Papua yang berlarut-larut tersebut, perlu diadakannya pendekatan yang komprehensif.
Sukamta menilai selama ini penanganan terhadap masalah Papua yang dilakukan Pemerintah Indonesia harus dikoreksi secara sistematis, di tingkat pemerintah pusat maupun di daerah.
Baca Juga: Massa di Madura Kepung Rumah Ibunda Mahfud MD, Rocky Gerung: Istana Harusnya Berterima Kasih
Dirinya mengutip hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyebutkan masih ada empat akar masalah yang hingga saat ini masih terus dijumpai di Papua.
"Keempat akar masalah tersebut adalah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," ujar Sukamta.
Sukamta mengatakan, otonomi khusus (otsus) sudah berjalan hampir 20 tahun di Papua, tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut masih tertinggal dari daerah lain.
Baca Juga: Amandemen UU Dinas Militer Disahkan, Korsel Beri Pengecualian BTS Tunda Wamil hingga Usia 30 Tahun
Padahal, menurutnya sudah puluhan triliun rupiah anggaran yang disalurkan ke Papua.
Sukamta juga mengungkapkan, bahwa beberapa waktu lalu muncul pemberitaan terkait perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak pada hilangnya hak ulayat warga Papua.
Hal itu menurut Sukamta, menunjukkan tanah Papua selama ini hanya menjadi lahan eksploitasi dengan kata lain, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia di tanah Papua.
Baca Juga: Sebut Pengepungan Rumah Mahfud MD Sinyal Ketidakadilan, Rocky Gerung: Supaya Presiden Tahu
Oleh sebab itu, dirinya meminta Pemerintah Indonesia untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung.
"Ini perlu segera dilakukan supaya koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang," ucap Sukamta.
Sukamta, yang juga merupakan politisi PKS itu mengatakan, saat ini yang masih diutamakan di Papua adalah pendekatan keamanan, itu penting namun soal kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting.
Baca Juga: Diisukan Positif Terinfeksi Covid-19, Kapolri Idham Azis Angkat Bicara
Dirinya juga menilai pelibatan warga Papua dalam proses pembangunan juga mutlak dilakukan.
Meski Papua Barat telah mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak, dirinya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI.
"Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," tutur Sukamta.***
