Network
PR DEPOK - Sebanyak 94 perkara pelanggaran pemilu terjadi pada Pilkada 2020. Kejaksaan RI saat ini tengah memproses pelanggaran-pelanggaran tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Ebenezer Simanjuntak mengatakannya di Jakarta, pada Jumat, 11 Desember 2020.
Leonard mengungkapkan pelanggaran tersebut kini sedang ditangani oleh 26 Kejaksaaan Tinggi.
Baca Juga: Hasil Perhitungan Suara Tujuh Selebritas Indonesia di Pilkada Serentak 2020, Simak Selengkapnya
Leonard menegaskan bahwa Korps Adhyaksa bersama Badan Pengawas Pemilu dan Polri yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berkomitmen untuk mengawal penanganan berbagai kasus dugaan pelanggaran pesta demokrasi pada Pilkada Serentak 2020.
Pada kesempatan itu, Leonard mengatakan kasus yang ditemukan beragam.
"Contohnya di Kabupaten Pangkep, di mana ASN diduga tidak netral karena mengunggah foto paslon nomor urut 2. Foto itu juga disertai pesan agar warga tidak lupa mencoblos calon kepala daerah yang dimaksud," ucap Leonard.
Baca Juga: Pengacara Habib Rizieq Minta Surat Panggilan Lagi, Polda Tegaskan Tak Akan Beri, Langsung Tangkap
Sementara itu, dari total 94 kasus tersebut, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berada di urutan teratas dengan menangani 12 kasus pelanggaran pilkada.
Berikutnya, Kejati Maluku Utara dengan delapan kasus. Diantaranya kasus di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.
