Network
PR DEPOK - Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak 2020 turut dilaksanakan di Provinsi Papua. Namun panitia pengawas (panwas) menemukan adanya intervensi, mengharuskan beberapa daerah lakukan pemungutan suara ulang (PSU).
Berdasarkan kabar yang dihimpun, sebanyak 17 TPS yang tersebar di empat kabupaten di Papua dijadwalkan melaksanakan PSU.
Anggota Bawaslu Provinsi Papua Jamaludin menyampaikannya di Jayapura, pada Jumat, 11 Desember 2020.
Baca Juga: Singgung Kemenangan Gibran-Bobby, Rocky Gerung: SBY dan Megawati Harus Belajar dari Jokowi
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara, Jamaludin menyebutkan kabupaten yang akan melakukan PSU, yakni satu TPS di Kabupaten Keerom, tepatnya Kampung Sawabun, Distrik Arso.
Berikutnya, satu TPS di Kampung Nonomi, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen; tujuh TPS di Kabupaten Nabire yang tersebar di Distrik Nabire masing-masing dua TPS di Karang Mulia, Siriwo, dan Kalibobo, serta satu di Distrik Yawur yang berlokasi di Kampung Sima.
Jamaludin mengatakan, selanjutnya di Kabupaten Asmat sebanyak delapan TPS yang berada di Distrik Agats enam TPS serta Distrik Kopat dan Akat masing-masing satu TPS.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Akan Tangkap Habib Rizieq, Teddy Gusnaidi: Segera Tahan, Berpotensi Melarikan Diri
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Keerom Melkianus Gobay mengatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan PSU di TPS Kampung Sawabun pada hari Sabtu, 12 Desember 2020.
Melkianus Gobay mengungkapkan, TPS di Sawabun dilakukan PSU, karena panwas kampung menemukan adanya intervensi yang dilakukan perangkat kampung yang dipengaruhi minuman keras dan meminta KPPS membagi sisa surat suara ketiga saksi paslon.
Lanjut Gobay mengatakan, laporan ke Bawaslu Kabupaten Keerom itulah, kemudian ditindaklanjuti dengan PSU yang akan diikuti 85 pemilih.
Baca Juga: Gibran-Bobby Unggul, Rachland Nashidik: Bapaknya Masih Presiden, Pengaruhi Integritas Pemilu
Seperti diketahui, sebanyak 270 kabupaten/kota se-Indonesia secara serentak melaksanakan Pilkada 2020, Rabu 9 Desember 2020 kemarin.
Pelaksanaan Pilkada tahun ini dilakukan di tengah merebaknya pandemi Covid-19, yang mana hal itu mengharuskan semua pihak harus menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.***
